YOGYA (KRjogja.com) - Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X meminta kasus terkait pernyataan separatisme yang muncul beberapa waktu ini tidak perlu diperpanjang. Demokrasi itu pilihan bukan tujuan, apabila demokrasi sampai menerjang nasionalisme maka provinsi-provinsi akan merdeka sendiri-sendiri.
"Apa yang saya lakukan ini karena saya sebagai pembina wilayah melalui Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Forkopimda) DIY. Forkopimda adalah pembina teritorial," kata Sultan HB X usai menerima perwakilan dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) di Kompleks Kepatihan, Rabu (20/07/2016).
Sultan HB X mengingatkan kembali tahun 2015 sudah tidak diizinkan berunjuk rasa di luar asrama dan telah disepakati. Bahkan, Sultan tidak mau DIY sebagai tempat untuk punya aspirasi lain karena masyarakat DIY telah menyatakan DIY untuk Indonesia bukan sebagai tempatnya separatis untuk memisahkan dari Indonesia.
"Apabila masih ada yang berunjuk rasa terkait separatis, silahkan di tempat lain sana jangan di DIY. DIY untuk Indonesia bukan DIY yang akan memberikan ruang separatis untuk memisahkan dari Indonesia, ini sudah beberapa kali terjadi dan sudah saya ingatkan," tandasnya. Â
Raja Kraton Yogyakarta ini menegaskan persoalan tersebut terkait kesadaran rasa kebangsaan. Dirinya juga mempersilahkan apabila ada perwakilan dari perwakilan organisasi masyarakat (ormas) di DIY yang ingin menemuinya.
Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai usai menemui Gubernur DIY mengatakan dalam pertemuan tertutup tersebut, Sultan HB X menyampaikan tugas pemerintah untuk penghormatan dan perlindungan terhadap HAM, termasuk untuk menyampaikan pendapat. "Sultan HB X juga akan bertemu perwakilan ormas di DIY. Kami 'concern' terhadap pelaksanaan HAM di seluruh wilayah Indonesia," imbuhnya. (R-4)
