KRjogja.com, YOGYA - Inflasi DIY pada Oktober 2023 tercatat dalam kisaran sasaran 3,0±1%. Rilis inflasi Badan Pusat Statistik tercatat sebesar 0,25% (mtm) lebih rendah dibanding inflasi bulan lalu yaitu 0,29% (mtm), sehingga secara tahunan mengalami inflasi sebesar 3,44% (yoy).
Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) DIY Ibrahim mengatakan terjaganya inflasi dimaksud merupakan hasil koordinasi yang erat dan serangkaian implementasi kebijakan stabilisasi harga dan pemenuhan pasokan dari Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) DIY.
Dengan perkembangan inflasi terkini, secara kumulatif inflasi DIY hingga Oktober 2023 sebesar 2,44% (ytd).
“Tekanan inflasi terutama disumbang kelompok Pendidikan, makanan, minuman dan tembakau, serta kelompok BBM. Andil biaya pendidikan terjadi seiring penyesuaian biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang berlaku sejak 2013. Kondisi tersebut berdampak terhadap inflasi DIY, terlebih terdapat 128 perguruan tinggi di DIY.,” ujarnya di Yogyakarta, Kamis (2/11).
Baca Juga: PSS Ungkap Alasan Pinjamkan Ifan Nanda ke PSM
Ibrahim menyampaikan pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau inflasi dipengaruhi oleh kenaikan harga beras dan cabai rawit serta rokok putih.
Naiknya harga beras disebabkan oleh berkurangnya pasokan akibat El Nino. Sejalan dengan hal tersebut, harga cabai rawit juga meningkat akibat kekeringan yang memicu penurunan produktivitas cabai sehingga berdampak pada pasokan yang terbatas.
“Laju inflasi pada Oktober 2023 masih dapat tertahan penurunan harga di sejumlah komoditas inflasi. Komoditas telur ayam ras, daging ayam ras, dan bahan bakar rumah tangga menjadi faktor penahan tekanan inflasi.
Penurunan harga telur ayam ras dan daging ayam ras akibat pasokan yang terjaga karena produksi telur yang memadai. Penurunan lebih lanjut dipicu penyesuaian harga bahan bakar rumah tangga yang dilakukan pelaku usaha,” ungkapnya.
Ke depan, BIU DIY memprakirakan inflasi DIY akan terus berada pada kisaran targetnya. Kondisi tersebut didukung oleh upaya TPID DIY dalam ketersediaan pasokan dan kestabilan harga melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP), seperti operasi pasar dan pasar murah yang telah dilakukan sebanyak 360 kali, serta implementasi Strategi Pengendalian Harga Pangan (SPHP) oleh Bulog.
“Kebijakan dimaksud juga diperkuat oleh optimalisasi Kios Segoro Amarto sebagai price reference store untuk menjaga daya beli, penguatan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) baik antar provinsi maupun intra provinsi, dan monitoring risiko El Nino secara periodik salah satunya melalui pemanfaatan APBD,” pungkas ibrahim. (Ira)
