Krjogja.com - YOGYA - Bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu menjadi salah satu program utama bagi Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Perkumpulan Pengacara Indonesia (Perari) DIY. Hal ini penting karena setiap masyarakat berhak mendapat keadilan tanpa terkecuali.
“Masyarakat tidak mampu juga berhak untuk mendapatkan keadilan. Oleh karena itu kami selalu siap untuk memberikan pendampingan bagi masyarakat kurang mampu,” kata Ketua DPW Perari DIY, Ali Pradana Putra SH di Yogya, Kamis (09/11/2023).
Selain bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu, membangun pengacara muda yang berdedikasi dan berintegrasi juga menjadi salah satu program utama DPW Perari DIY. Dari pengacara yang memiliki dedikasi dan integritas, hukum itu dapat ditegakkan demi keadilan.
Menurut alumni Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta ini, yang tak kalah pentingnya yakni pengacara anggota Perari jangan sampai terpecah belah dalam urusan politik. Walau beda pilihan namun pengacara wajib menjaga reputasi serta kode etik sebagai Advokat.
"Yang tak kalah penting pengacara harus bersih dan tetap menjunjung tinggi kode etik dalam menjalankan profesinya," imbuh Ali yang juga Direktur Law Is Me Law Firm sekaligus mantan aktivis HMI ini.
Ali Pradana Putra mendapat mendapat SK sebagai Ketua DPW Perari DIY dari DPP Perari sejak Februari 2023 lalu. Untuk itu ia akan menyiapkan program untuk keberlangsungan DPW Perari DIY.
Selanjutnya akan dibentuk kepengurusan DPC Perari di kabupaten maupun kota di DIY. Selain itu juga menyiapkan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) bagi advokat dengan biaya terjangkau. (*)
