Krjogja.com - YOGYA - 'Siji telu telu, tangane sedeku, mirengake Pak Guru, ojo manut KPU.' Begitu petikan lagu yang dikumandangkan peserta aksi teatrikal di depan kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) DIY, Selasa (20/2/2024) siang.
Para peserta aksi adalah bagian dari Gerakan Rakyat Untuk Demokrasi dan Keadilan (Garda) yang sengaja berorasi menyampaikan aspirasi. Mereka menggunakan seragam SD, mengatasnamakan SDN Koplak, menyatakan ketidakpuasan dengan kinerja KPU dalam menghitung suara hasil pemilu 14 Februari.
Agus Becak Sunandar, Koordinator Aksi mengatakan aksi unjukrasa teatrikal sengaja diadakan sebagai bentuk ketidakpuasan atas kinerja KPU. Pemilu dinilai memicu ketidakpuasan masyarakat terutama dengan kinerja KPU dan Bawaslu.
Baca Juga: Geger! Anak Vincent Rompies Diduga Terlibat Perundungan yang Terjadi di SMA Swasta Tangerang, Begini Kronologinya
"Penyebabnya macam-macam, mulai banyaknya kertas suara yang sudah dicoblosi, kurangnya kertas suara, maraknya politik uang, hingga temuan penggelembungan suara dalam proses rekapitulasi penghitungan suara. Maka itu kami gelar aksi belajar Matematika, mengajak KPU untuk belajar berhitung," ungkapnya di sela aksi.
Agus Becak mengatakan sejak awal proses Pemilu 2024 sudah diawali dengan preseden buruk seperti Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi dan sidang Dewan Kehormatan KPU, keduanya memutuskan MK serta KPU telah melakukan pelanggaran berat etika dan moral dalam proses pendaftaran cawapres. Berbagai preseden negatif juga muncul seperti mobilisasi perangkat desa untuk mendukung paslon tertentu, presiden tanpa rasa malu menabrak aturan untuk netral, melakukan politisasi bansos, keterlibatan pejabat publik berkampanye, termasuk adanya intimidasi aparat.
Baca Juga: Tingkatkan Kapasitas, Ditjen Hubla Gelar Pelatihan Boarding Officer bagi Awak Kapal Patroli
"Paling mutakhir adalah kisruh penggelembungan penghitungan suara. Sistem rekapitulasi suara KPU (Sirekap) tiba-tiba secara ajaib melonjakkkan suara pasangan tertentu bahkan banyak kasus ditemukan perolehannya melampui jumlah pemilih. Sirekap pun diplesetkan publik sebagai Simark-up. Semua hal itu dilakukan terstruktur, sistematis dan massif," sambungnya.
Garda menilai, gerakan Reformasi 1998 yang salah satunya mengamanatkan penguatan instrumen hukum dan penguatan pelembagaan demokrasi dilandasi semangat anti korupsi, kolusi serta nepotisme termasuk penuntasan kasus pelanggaran HAM berat kini secara terang-terangan dicederai oleh pemerintahan Joko Widodo. Rakyat saat ini hanya bisa menonton kegilaan sistemik ini dengan nelangsa.
Baca Juga: Prakiraan Cuaca di Yogyakarta Selasa 20 Februari 2024, Waspadai Hujan Petir Lur!
"Suara lantang kalangan sivitas akademika, para guru besar, rektor, termasuk gerakan kelompok-kelompok civil society, tokoh-tokoh bangsa, kalangan media massa, bahwa telah terjadi kemerosotan kehidupan berbegara, berbangsa dan berdemokrasi tak didengar presiden. Suara-suara kritis ini dianggap seperti gonggongan anjing sementara rombongan kafilah tetap melenggang berlalu. Padahal kritik dan koreksi adalah sarana majunya demokrasi," lanjutnya.
Garda prihatin dengan serangkaian situasi yang terjadi. Alhasil mereka melakukan aksi teatrikal untuk mengkritik KPU yang dinilai tidak bisa berhitung dengan baik.
"Kami ingatkan tentang pelajaran matematika yang baik dan benar sebagai bentuk kritik terhadap praktek penggelembungan suara dalam sistem rekapitulasi suara KPU. Komisioner KPU diundang mengikuti pelajaran matematika. Garda membawa sejumlah buku-buku pelajaran matematika yang akan diserahkan kepada KPU. Harapannya KPU semakin cerdas dalam penguasaan ilmu matematika sehingga dapat melakukan penghitungan rekapitulasi suara dengan benar," pungkas Agus Becak. (Fxh)
