Krjogja.com - Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) DIY telah berupaya semaksimal mungki guna bersinergi, berkoordinasi, dan inovasi untuk pengendalian inflasi. Melalui kesempatan ini, TPID DIY sekaligus menekankan fokus sasaran yang dituju tidak hanya pada stabilitas harga namun dengan tetap memperhatikan kesejahteraan rakyat.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) DIY Ibrahim menyatakan hal itu turut dikomunikasikan salah satunya melalui sosialisasi belanja bijak, optimalisasi Segoro Amarto sebagai kios/toko referensi harga,. Selain itu, edukasi inflasi kepada masyarakat bertajuk Masyarakat lan Pedagang Tanggap Inflasi atau Mrantasi sebagai bentuk penguatan komunikasi efektif.
" Diharapkan sinergi dan kolaborasi anggota TPID DIY yang telah terjalin solid dalam pengendalian inflasi dapat terus diperkuat. Tentunya melalui kerangka Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif (4K) guna mendukung pencapaian sasaran inflasi nasional 2024 sebesar 2,5±1 persen," tutur Ibrahim saat Rakornas Pengendalian Inflasi 2024 DIY di Bangsal Mataram Kantor Perwakilan BI DIY pada Jumat (14/6) lalu.1
Pada tingkat daerah, Rakornas Pengendalian Inflasi 2024 diikuti secara hybrid oleh Staf Ahli Gubernur DIY, Kepala Perwakilan Bank Indonesia DIY, Jajaran Forkopimda DIY, Kepala OPD anggota TPID DIY, Pimpinan Perbankan se-DIY, Akademisi dan pelaku usaha. Adapun Gubernur DIY dan Bupati Sleman mengikuti kegiatan Rakornas secara offline di Istana Negara.
Gubernur DIY yang diwakili Staf Ahli Gubernur bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda DIY Kuncoro Cahya Aji menyampaikan upaya penguatan pengamanan produksi dan efisiensi rantai pasok dari sisi hulu dan sisi hilir. Pada sisi hulu, pengamanan produksi dapat diupayakan melalui peningkatan pemahaman petani terkait kondisi iklim melalui Sekolah Lapang Iklim (SLI),.
" Pengembangan bibit unggul yang lebih tahan terhadap penyakit dan iklim, optimalisasi lahan tidur atau tanah kas desa untuk pertanian berdasarkan Pergub DIY No. 24 Tahun 2024, serta penggunaan teknologi dalam mendorong produksi pertanian. Di sisi hilir, optimalisasi KAD intra provinsi maupun antar provinsi, serta meninjau efektivitas implementasi OP/GPM untuk menjamin ketersediaan pasokan komoditas bahan pangan yang memadai," terangnya.
Lebih lanjut, pada Rakornas Pengendalian Inflasi 2024, apresiasi dan penghargaan juga diberikan kepada provinsi, kota, dan kabupaten yang berprestasi dalam pengendalian inflasi. Atas prestasi dan inovasinya, Kabupaten Sleman berhasil menjadi nominator untuk kategori TPID Kabupaten/Kota dengan Berkinerja Terbaik Kawasan Jawa. (Ira)
