Krjogja.com - YOGYA - Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) berusaha untuk terus memainkan peran yang signifikan dalam perpolitikan di Indonesia. Kehadiran DPD RI di dunia politik Indonesia memang masih terbatas. Tetapi setelah 20 tahun kehadirannya, tentunya dibutuhkan penguatan peran.
Hal tersebut mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) yang diadakan oleh DPD RI di Ballroom Royal Ambarrukmo Yogyakarta, Sabtu (6/7/2024) dan diikuti oleh lebih dari 40 Senator dari seluruh Indonesia. FGD menghadirkan narasumber Dr Abdul Kholik (Anggota DPD RI dari Jawa Tengah) dan Prof Dr Zainal Arifin Mochtar SH LLM (Pakar Hukum Tata Negara UGM). Diskusi dipandu oleh Afnan Hadikusumo (Senator dari DIY).
Wakil Ketua DPD RI Sultan Najamudin memberikan sambutan sekaligus memantik diskusi. Menurutnya, setiap anggota DPD RI harus bisa memainkan peran sebagai agregator, katalisator, evaluator, promotor, dan mediator. Selain selalu memperjuangkan kepentingan rakyat dan kepentingan daerah, setiap anggota DPD RI juga harus bisa menjalin hubungan yang baik dengan pemerintah dan lembaga negara yang lain.
"Beroposisi memang bisa dilakukan dengan banyak cara, tetapi yang lebih penting adalah, bagaimana tujuan bisa tercapai dengan cara itu," kata Sultan Najamudin. Sedangkan Abdul Kholik menjelaskan tentang pentingnya kolaborasi antar Senator dari berbagai daerah.
Sementara itu dalam penjelasannya, Zainal Arifin Mochtar mengatakan, bahwa kekuasaan DPD RI perlu disadari oleh anggotanya sendiri. Menurutnya, DPD RI mewakili suara masyarakat yang lebih besar dari DPR RI. "Setiap anggota DPD mempunyai dasar legitimasi yang kuat, tetapi perannya secara politik kelembagaan memang kecil," kata Zainal.
Dalam diskusi, sejumlah politisi senior bersuara dan memberikan masukan, seperti Senator Filep Wamafma, Fadel Muhammad, Teras Narang, Anna Latuconsina, dan Hasan Basri yang memberikan kritik ke dalam untuk perbaikan kepemimpinan dan organisasi DPD RI.
Baca Juga: 14 PK Partai Golkar se-Kota Yogyakarta Sepakat Usung Afnan Hadikusumo
Para Senator menekankan pentingnya keterkaitan antara rencana dengan kenyataan serta memberi masukan agar pimpinan DPD RI juga harus berkolaborasi dengan anggota. Para Senator menegaskan bahwa DPD RI berstatus kolektif kolegial, sehingga pimpinan dan anggota, mempunyai statusnya yang sama.
Setelah FGD dilanjutkan dengan acara ramah tamah dan makan siang para anggota DPD RI bersama Sultan Hamengku Buwono X dan GKR Hemas di kediaman Sultan yaitu Kraton Kilen. (Dev)
