Krjogja.com - BANTUL - Prodi Ilmu Pemerintahan (IP) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) menggelar seminar internasional bertajuk The 1st International Conference on Government and Politics (ICGP), Kamis (8/8/2024). Dibahas hal-hal menarik dengan pembicara berkompeten, tentang bagaimana AI dan Big Data bisa dimaksimalkan untuk membantu mengurai persoalan dalam pemerintahan sebuah negara.
Takdir Ali Mukti, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UMY, mengatakan AI di Asia Timur sudah digunakan untuk acuan kebijakan publik pemerintah. Hal tersebut menjadi inspirasi agar Indonesia bisa menerapkan hal serupa, agar kebijakan yang dihasilkan bisa semakin baik dan akurat.
"AI dan Big data di Asia Timur sudah digunakan untuk pengambilan keputusan, terutama pelayanan publik dalam 10 tahun terakhir. Nah di Indonesia sangat mungkin diterapkan meski perlu pelatihan dari Sabang sampai Merauke. Kita gunakan alat melalui AI untuk menyerap data sebanyak-banyaknya tanpa dipengaruhi asumsi manusia," ungkapnya pada wartawan di sela acara.
Tidak adanya asumsi manusia menurut dia sangat penting dalam memberikan acuan pengambilan keputusan. Menurut Takdir, hal ini bisa pula dipakai untuk menangkal politik uang dalam pemilu.
"Percakapan kita di Whatsapp saja bisa terdeteksi, jadi bisa dipakai untuk menangkal money politic. Di Jogja bahkan ada Rp 400 ribu bitingan suara. Ini penting dalam upaya kita menata pemerintahan, ketika tidak ada money politic agar pemimpin-pemimpin yang tercipta benar-benar baik. AI dan Big Data bisa membantu untuk itu," lanjutnya.
Takdir optimis, Indonesia bisa memaksimalkan AI dan Big Data dengan Sumber Daya Manusia yang dimiliki. Selama ini anak-anak Indonesia juara dalam perancangan teknologi informasi di tingkat internasional, yang mana hal tersebut memupuk optimisme untuk kemajuan bangsa.
"Anak-anak kita juara dalam kompetisi internasional, maka menjadi optimis bahwa kita bisa berkembang ke arah yang positif. Kita sangat bisa, saya meyakini hal ini," tandas Takdir.
Tunjung Sulaksono, Kaprodi IP UMY, menambahkan AI dan Big Data menjadi hal yang lumrah dan wajib dikuasai oleh mahasiswa. Apalagi ke depan tren penggunaan AI diprediksi akan semakin masif dalam segi kehidupan termasuk pemerintahan.
"Saat ini hampir semua urusan publik terkait dengan AI. Mahasiswa harus bisa menganalisis big data sehingga ketika masuk dunia kerja tak canggung lagi, tune in dengan situasi. Kami punya mata kuliah wajib big data analysis, diajari membuat keputusan dengan data-data yang tak terstruktur, diolah menjadi struktur dan berbunyi. Bagaimana warga negara memilah memilin informasi, ini juga kami berikan. Harapannya, mahasiswa tak hanya siap jadi birokrat tapi politisi bahkan bekerja di banyak sektor," tandasnya.
Helen Dian Fridayani, Chair Person ICGP mengungkap, tahun ini konferensi mengundang partisipasi peserta dari Indonesia, Asia, Eropa dan Amerika Serikat. Buah dari seminar diharapkan bisa merangkai jejaring internasional, kali ini terutama dalam AI dan Big Data.
"Kami ingin menambah kolaborasi, dengan isu yang diangkat AI juga Big Data, terkait lingkungan dan terhubung juga dengan SDGs. AI bisa membantu pemerintah membuat kebijakan. Dulu secara manual, sekarang bisa lebih mudah. Tantangannya keakuratan data karena infrastruktur belum merata. Ini menjadi ruang pengembangan informasi dari akademisi, yang harapannya membawa manfaat juga rekomendasi untuk pemerintah," pungkasnya. (Fxh)
