Krjogja.com - Yogya - Obyektivitas Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah DIY dipertanyakan. Sebab pemenang lelang berasal dari luar Yogya dan tidak ada satu pun perusahaan lokal DIY yang mendapatkan paket pekerjaan pada tahun anggaran 2024 ini. Belasan kontraktor asal DIY kecewa.
"Apakah BP2JK tidak mempertimbangkan kearifan lokal yang pastinya akan memberi manfaat untuk menyerap tenaga kerja sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat setempat," ujar pemerhati konstruksi, Arisdyan kepada wartawan Selasa (20/8) di kawasan Seturan, Yogya.
Aris menduga oknum mafia proyek yang mengatur pemenang lelang. "Ada sekitar 6 proyek di bawah kewenangan BP2JK salah satunya Renovasi dan Rehabilitasi Stadion Maguwoharjo senilai pagu Rp 124 miliar yang dikerjakan perusahaan asal Jakarta," ungkapnya.
Baca Juga: Sarihusada Tegaskan Diri Sebagai Pelopor Nutrisi Bangsa
Kemudian ada pekerjaan penataan Kawasan UII dan UGM Yogyakarta dengan nilai pagu Rp 100 miliar yang dimenangkan pemborong asal Aceh. Pekerjaan lanjutan KDP di Kampus ISI Yogyakarta senilai Rp 30 miliar yang digarap kontraktor dari Sumatera Barat. " Juga Proyek pembangunan rumah susun ASN Kejaksaan Tinggi DIY senilai Rp 38 miliar dikerjakan kontraktor asal Sumatera Barat," tambah Aris.
Dia mensinyalir pemenang harga rendah menjadi tren pokja beberapa tahun terakhir. "Ini menjadi pemicu tren kompetisi yang tidak sehat, padahal faktanya pelaksanaan berbeda dengan dokumen administrasi dalam penawaran," ujarnya.
Karenanya Aris berharap Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) bisa turun tangan mengawasi sinyalemen tren tidak sehat ini. Terlebih beredar isu adanya jual beli paket pekerjaan setelah menang.
Sementara saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, Kepala BP2JK Wilayah DIY Aditya Anwar menyatakan masih ada kegiatan di Jakarta dan meminta waktu hingga Senin (26/8) pekan depan.. "Akan kita klarifikasi dan berdiskusi mengenai seluruh peraturan terkait PBJ (Pengadaan Barang Jasa) di Kementerian PUPR," ucapnya.
Sedang pihak Satker Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) DIY menyatakan pihaknya hanya penerima hasil pemilihan dari BP2JK. (Vin)
