Krjogja.com - YOGYA - Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) DIY menggelar Diskusi Seri #1 Rembug Pilkada 2024 dengan tajuk Menghalau Money Politik, Hoaks dan Polarisasi di Kantor PP Muhammadiyah, Rabu (25/9/2024). Diskusi tersebut dibuat dengan tujuan memberi edukasi pada kalangan muda untuk melek politik.
Ketua IMM DIY, Muhammad Taufiq Firdaus, mengatakan para mahasiswa menggelar diskusi sebagai sarana menjaga demokrasi secara sehat. IMM DIY juga secara khusus ingin meningkatkan partisipasi generasi muda untuk menjaga iklim politik yang berkeadaban dan berintegritas.
"Harapan kami dari upaya ini, teman-teman semakin melek politik, memahami pentingnya partisipasi yang harapannya akan melahirkan pemimpin-pemimpin terbaik di Pilkada tahun ini," ungkapnya usai diskusi.
Taufiq juga menambahkan, pada masa saat ini anak muda jumlahnya sangat besar yang mana suaranya tentu akan menjadikan pembeda. IMM DIY tidak ingin anak muda hanya menjadi basis suara, namun bisa menjadi penentu masa depan bangsa dan menjaga demokrasi ke depannya.
"Rembug Pilkada ini akan dilaksanakan secara berseri dan puncaknya pada tanggal 27 Oktober sebagai respon terhadap dinamika Pilkada 2024. Kami berharap teman-teman muda IMM bisa mengambil peran aktif, turut menentukan pemimpin di DIY," tandasnya.
Sementara, Busyro Muqoddas, Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum, HAM dan Hikmah mengatakan dalam sistem bernegara, upaya memberantas korupsi tidak mungkin terjadi jika demokrasi tidak sehat. Busyro menilai, praktik money politik, hoaks dan polarisasi yang terjadi, sangat mudah membunuh nilai-nilai demokrasi.
"Aparat kepolisian perlu kita backup agar peracunan money politik dan hoaks tidak terjadi semakin liar. Kita bersama berupaya mewujudkan DIY menjadi contoh dan semakin menunjukkan Kota Pendidikan," ungkap Busyro.
Busyro juga meminta Pilkada ini diharapkan menjadi momentum para elite politik tidak mewariskan kerusakan demokrasi. Muhammadiyah melalui Majelis Tarjih Muhammadiyah telah mengeluarkan fatwa haram money politic di dalam pemilu.
"Hal ini sebagai langkah-langkah pencegahan guna mencegah dan mempersempit penjudi-penjudi politik. Momen ini kita ingatkan elemen-elemen bangsa untuk mencegah pembunuhan karakter masyarakat melalui suap karena tak dipungkiri di tengah masyarakat terjadi kekeringan pendidikan politik. Kondisi ini sangat rawan suap," tandasnya.
Wadir Intelkam Polda DIY, AKBP Khaira Arjuandi yang juga hadir dalam diskusi mengatakan pihaknya telah melakukan berbagai upaya deteksi melalui seksi teknologi intelijen dan subdit media sosial untuk mencegah hoaks. Polda DIY mengungkap kerawanan yang masih berpotensi terjadi yakni gesekan pendukung calon, politik uang dan perusakan alat peraga kampanye.
"Kami saat ini mengedepankan prinsip preemptive dan persuasif dengan berbagai penyuluhan di sekolah-sekolah dan organisasi masyarakat. Untuk potensi kerawanan pemilu di DIY seperti adanya ormas yang mendukung kepada calon kepala daerah sehingga rawan terjadi gesekan, kemudian money politic yang dilakukan tim sukses untuk membujuk masyarakat memilih, dan perusakan alat peraga kampanye yang akan meningkatkan suhu politik saat Pilkada. Ini yang harapannya bersama kita cegah," pungkas Khaira. (Fxh)
