Krjogja.com Yogya Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf dalam kegiatan sosialisasi pengelolaan zakat di Pondok Pesantren Krapyak, Yogyakarta Prof. Dr. Waryono Abdul Ghofur, M.Ag mengatakan Pesantren sebagai laboratorium pengelolaan zakat: penguatan peran santri dalam kampung zakat terpadu.
Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf dalam kegiatan sosialisasi pengelolaan zakat di Pondok Pesantren Krapyak, Yogyakarta Prof. Dr. Waryono Abdul Ghofur, M.Ag mengatakan Kementerian Agama RI terus mendorong pesantren untuk mengambil peran strategis dalam pengelolaan zakat. Hal ini disampaikan oleh Prof. Dr. Waryono Abdul Ghofur, M.Ag., Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, dalam kegiatan sosialisasi pengelolaan zakat di Pondok Pesantren Krapyak, Yogyakarta. Menurut Waryono, pesantren memiliki potensi besar sebagai laboratorium bagi santri untuk mempraktikkan kajian fikih muamalah maliyah yang selama ini mereka pelajari melalui kitab kuning.
Waryono menyoroti praktik terbaik pengelolaan zakat yang telah diterapkan di kalangan pesantren, seperti Pesantren Sidogiri yang berhasil mengumpulkan dana zakat hingga Rp34 miliar. “Ini menjadi bukti nyata bahwa pesantren dapat menjadi pusat pemberdayaan ekonomi umat jika dikelola dengan baik,” ujar Waryono. Ia juga menambahkan bahwa pengelolaan zakat secara institusional akan jauh lebih efektif dibandingkan pengelolaan individu, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.
Baca Juga: Prediksi Pertandingan: Real Sociedad vs Dynamo Kyiv, 13 Desember 2024
Salah satu tantangan utama yang dihadapi pesantren adalah keterbatasan teknologi informasi (IT). “Pesantren perlu mengejar ketertinggalan di bidang IT agar pengelolaan zakat dapat dilakukan lebih efisien dan menjangkau lebih banyak mustahik,” ungkap Waryono. Ia mengusulkan agar pesantren mulai merancang program pengelolaan zakat berbasis digital, sehingga tidak memerlukan dokumen fisik dalam proses administrasi.
Waryono juga menggarisbawahi pentingnya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) amil. Ia menekankan bahwa pengembangan kompetensi amil seharusnya menjadi tanggung jawab lembaga, bukan individu. "Lembaga zakat yang berkomitmen harus menyediakan pembiayaan untuk pelatihan SDM amil agar pengelolaan zakat lebih profesional," jelasnya.
Dalam konteks program Kampung Zakat Terpadu, Waryono mengungkapkan bahwa pesantren dapat menjadi mitra strategis dalam pengentasan kemiskinan di desa-desa. Program ini melibatkan kolaborasi antara Kementerian Agama, BAZNAS, LAZ, serta kementerian dan lembaga lain yang fokus pada pemberdayaan masyarakat desa. "Kemiskinan sebagian besar berpusat di desa, sehingga program seperti Kampung Zakat harus diarahkan untuk memberikan dampak langsung kepada masyarakat desa," katanya.
Baca Juga: Dua Bulan Pemerintah Prabowo BTN Salurkan KPR 30 Ribu Unit
Lebih lanjut, Waryono menyoroti pentingnya data terintegrasi untuk mendukung program-program zakat. Ia menyebutkan bahwa pada tahun 2025, program registrasi sosial ekonomi (Regsosek) yang dikelola oleh Bappenas akan menjadi basis data terpadu untuk mengidentifikasi dan membantu masyarakat yang membutuhkan. “Data ini akan menjadi acuan untuk program-program zakat berbasis pesantren agar lebih tepat sasaran,” tambahnya.
Selain itu, Waryono memperkenalkan Program KUA Pemberdayaan Ekonomi Umat (KUA PEU) yang berfokus pada penguatan resiliensi keluarga. Program ini menargetkan pengembangan ekonomi 10 keluarga di setiap KUA melalui kolaborasi dengan BAZNAS dan LAZ. "Pesantren dapat menjadi katalisator dalam memperkuat ketahanan keluarga melalui pendidikan ekonomi berbasis zakat," ujar Waryono.
Di akhir sesi, Waryono menegaskan komitmen Kementerian Agama sebagai regulator yang akan terus mendukung upaya pemberdayaan zakat di pesantren. “Kunci keberhasilan pengelolaan zakat adalah sinergi yang baik antara regulasi, teknologi, SDM, dan kolaborasi antar-lembaga. Pesantren memiliki peran besar sebagai lokomotif perubahan untuk memberdayakan umat secara berkelanjutan,” tutupnya.(ati)
