Krjogja.com - YOGYA - Di tengah gempuran informasi yang terus berkembang pesat di internet dan media sosial, media mainstream kembali menjadi rujukan utama masyarakat untuk mendapatkan berita yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini menjadi tantangan besar bagi wartawan untuk tetap profesional dalam menjalankan tugasnya, dengan senantiasa menjunjung tinggi kode etik jurnalistik serta Undang-Undang Pers.
Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) DIY, Hudono SH, menekankan pentingnya peran wartawan yang tidak hanya menyajikan informasi yang akurat dan berimbang, tetapi juga bermanfaat bagi publik. “Wartawan yang profesional itu menyajikan informasi yang tidak hanya akurat, tetapi juga memiliki nilai manfaat bagi masyarakat. Hal inilah yang harus terus diutamakan dalam setiap pemberitaan,” ujar Hudono dalam acara Ngobrol Bareng Polda DIY yang digelar di Aula Kantor PWI DIY, Yogyakarta, Selasa (18/2/2025).
Acara yang mengangkat tema "Sinergitas dan Peran Pers Mengawal Pemerintahan Baru di DIY" tersebut merupakan kolaborasi antara PWI DIY, Polda DIY, serta berbagai stakeholders, sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2025 di Yogyakarta.
Baca Juga: PSHT Sleman adakan Sarasehan Bareng Polda DIY, Komitmen Jaga Iklim Kondusif Masyarakat
Kolaborasi untuk Menghadirkan Berita yang Akurat
Dalam kesempatan itu, hadir pula Kapolda DIY Irjen Pol Suwondo Nainggolan, Ketua DPRD DIY Nuryadi, dan Ketua PWI DIY Hudono, yang memaparkan berbagai pandangan mengenai peran pers dalam menghadirkan informasi yang valid kepada masyarakat. Acara ini dipandu oleh Pemred Tribun Jogja, Ribut Raharjo, dan dihadiri oleh pengurus PWI DIY, Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia (IKWI) DIY, serta wartawan dari berbagai media di Yogyakarta.
Kapolda DIY, Irjen Pol Suwondo Nainggolan, menyoroti dampak berbahaya dari penyebaran hoaks melalui media sosial. Menurutnya, informasi yang salah dan berulang kali disebarkan dapat dengan mudah dipercaya oleh masyarakat jika sudah viral. Hal ini, lanjutnya, berpotensi mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
“Oleh karena itu, Polda DIY bekerja sama dengan berbagai pihak untuk merancang sistem yang dapat menguji kebenaran informasi yang beredar di media sosial dengan membandingkannya dengan berita dari media mainstream. Dengan begitu, media mainstream diharapkan bisa menjadi rujukan utama dalam memverifikasi kebenaran informasi,” ungkap Suwondo.
Baca Juga: Polda DIY Gagalkan Peredaran 10 Kg Sabu, Dua Residivis Kembali Ditangkap
Membangun Kepercayaan Masyarakat terhadap Media Mainstream
Sementara itu, Ketua DPRD DIY Nuryadi berharap agar pers terus berperan aktif dalam memberikan pencerahan kepada masyarakat. Menurut Nuryadi, banyak berita yang beredar di media sosial yang diproduksi oleh media abal-abal, sehingga kebenarannya sering dipertanyakan. Sebagian masyarakat bahkan kesulitan untuk memverifikasi kebenaran informasi yang mereka terima.
"Saya berharap PWI DIY, serta media dan wartawan profesional yang ada di DIY, dapat terus menyajikan berita yang benar dan bisa menjadi sumber klarifikasi bagi informasi yang salah. Sehingga media mainstream dapat menjadi referensi utama bagi masyarakat dalam memperoleh informasi yang dapat dipercaya,” ujarnya.
Dengan demikian, sinergi antara media mainstream, kepolisian, dan pemerintah diharapkan dapat menciptakan ekosistem informasi yang sehat dan bermanfaat bagi masyarakat. Harapannya, Yogyakarta dapat menjadi contoh dan panduan bagi daerah lain dalam membangun kepercayaan publik terhadap media yang dapat diandalkan.
Acara tersebut ditutup dengan pembacaan Deklarasi "PWI DIY untuk Jogja Damai" yang dibacakan langsung oleh Ketua PWI DIY Hudono, sebagai komitmen bersama untuk terus mendukung terciptanya pemberitaan yang akurat dan damai di wilayah DIY.
Baca Juga: PSS Akhiri Kerjasama dengan Mazola Junior, Peter Huistra Jadi Pengganti?
Dengan semakin banyaknya informasi yang beredar di dunia maya, peran media mainstream yang profesional sangat penting dalam mengawal keberlanjutan informasi yang sehat dan mendidik. Masyarakat diharapkan bisa semakin cerdas dalam memilih sumber informasi yang dapat dipercaya demi membangun kesadaran kolektif yang lebih baik.(*)
