YOGYA - Jelang Pemilu 2024 model ekosistem sosial-ekonomi di Yogya harus dimitigasi untuk mengurangi risiko kerawanan sosial dengan penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman. Apalagi saat ini pascapandemi covid-19 menuju endemi perekonomian sudah berangsur nornal.
"Tahapan Pemilu 2024 sudah berjalan. Akselerasi bidang ekonomi, pariwisata dan pendidikan sudah hidup kembali, ditambah Penting pendidikan politik Pancasila dibumikan pada kontestan pemilu, partai politik, caleg termasuk juga konstituen," tutur Kepala Badan Intelijen Negara (Kabinda) DIY Brigjen Pol Dr Andry Wibowo SIK MSc MSi dalam Refleksi Akhir Tahun 2022 Menuju Pemilu 2024, Sabtu (10/12/2022) di Ruang Teknoklas Lt 1 Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) UIN Sunan Kalijaga (Suka) Yogya.
Diskusi kerjasama Ponpes Sunan Kalijaga Gesikan dan Komisariat PMII UIN Suka ini juga menghadirkan narasumber Wakil Dekan FSH UIN Suka Dr Sri Wahyuni SAg SH MAg MHum, Budi Purwanto SH MH mewakil Kajati DIY, Ketua Komisariat PMII UIN Suka Ahmad Jazuli dengan Keynote Speech Wakil Rektor UIN Suka Prof Dr Phil Sahiron Syamsudin MA dan moderator Imam Nurwanto.
"Tujuan Pemilu untuk melanjutkan pembangunan nasional berdasar Pancasila dan konstitusi. Saat ini era internet nilai nilai global juga masuk tidak cocok dengan kondisi dengan kondisi bernegara sehingga harus meredusir konflik dari hulu," tegasnya.
Fanatisme kelompok dan fanatisme organisasi dalam mendukung partai harus dimitigas karena konflik elit bisa menjadi konflik publik, menjadi tidak aman. "Ibarat sepakbola, Pemilu harus dijalankan dengan fair play menjadi pertandingan yang menghibur dan tidak merugikan masyarakat, serta membutuhkan peran masyarakat," ujarnya.
Sementara Sri Wahyuni melihat mahasiswa sebagai pemilih pemula harus dilibatkan dan cerdas dalam memilih. "Di Yogya justru banyak mahasiswa golput bukan karena ideologi tetapi justru karena banyak mahasiswa dari luar Yogya yang tidak terdaftar," ungkapnya.
Sedang Pengasuh Ponpes Gesikan KH Beny Susanto sebagai tokoh masyarakat menekankan kewaspadaan agar Pemilu 2024 jangan ada penumpang gelap. "Politik identitas tetap ada, namun jangan dijadikan komoditi oleh pihak yang mencari keuntungan dengan memecah persatuan dan kesatuan," tegasnya. (Vin)