YOGYA, KRJOGJA.com - Program vaksinasi penting untuk mencegah penyebaran Covid-19, terutama untuk menjangkau kelompok rentan, termasuk disabilitas. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) melakukan strategi khusus untuk memisahkan data disabilitas dan non disabilitas dalam vaksinasi dengan Group WhatsApp.
"Pemprov DIY memulainya melalui komunikasi kepada komunitas. Dua bulan setelah dimulainya pelaksanaan program, pemerintah daerah sudah membentuk Forum Sosialisasi Disabilitas (FSB)," tutur Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi DIY, M Agus Priyanta secara daring dalam Diskusi Terbatas ‘Komunikasi Risiko untuk Mewujudkan Vaksinasi Covid-19 yang Inklusif.
Diskusi terbatas yang digelar Kemitraan Indonesia-Australia untuk Ketahanan Kesehatan (AIHSP) bekerja sama dengan Katadata diikuti pemerintah daerah empat provinsi yaitu Jawa Tengah, Bali, Sulawesi Selatan, dan DIY, serta 16 kabupaten/kota dari empat provinsi tersebut. "FSB terdiri dari 3 kelompok besar dalam WhatsApp Group (WAG), yaitu kelompok tuna rungu dan tuna wicara, tuna netra, serta kelompok di luar tuna rungu dan wicara. Melalui WAG kampanye vaksinasi pertama pada warga difabel di Yogya dilakukan. Saat ini, lebih dari 12 ribu warga difabel telah terdaftar dalam program vaksinasi," jelasnya
Dalam pelaksanaan program vaksinasi, Dinas Kesehatan Yogyakarta juga bekerja sama dengan Dinas Sosial. Selain itu, di Puskesmas juga telah dibuka fasilitas pelayanan vaksinasi untuk warga disabilitas yang telah meluas hingga ke fasilitas kesehatan milik TNI dan Polri.
"Desa-desa di Yogya disasar dengan berbagai strategi oleh pemerintah kabupaten dan kota, TNI serta berbagai lembaga. Dengan demikian, strategi pelayanan vaksinasi bagi warga difabel di Yogyakarta dilakukan melalui lembaga sosial, media sosial, tenaga kesehatan, serta melibatkan masyarakat di perkotaan dan kabupaten.
Lebih lanjut Angeline Hidayat dari ID COMM-AIHSP-VAHSI menambahkan diskusi terbatas ini bertujuan mengembangkan praktik baik penyelenggaraan vaksinasi, serta membuka kemudahan akses dan pelayanan yang tepat bagi penyandang disabilitas dan kelompok lansia melalui peran komunikasi risiko.
"Komunikasi risiko sebagai bagian dari penguatan keamanan dan ketahanan kesehatan nasional menjadi hal penting dalam konteks mendorong kegiatan vaksinasi di masyarakat," jelasnya. (Vin)