YOGYA, KRJOGJA.Com - Praktik money politics (politik uang) selama Pemilu merupakan ancaman bagi negara. Karena itu, semua elemen penyelenggara Pemilu, pengawas hingga masyarakat bersama-sama memeranginya.
"Saya mendapat informasi bahwa tingkat politik uang di DIY mengkhawatirkan. Karena itu semua harus bersama-sama untuk mengatasinya," ungkap Anggota Komisi II DPR RI, Sukamto SH dalam Sosialisasi Pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 yang digelar Bawaslu dan DPR RI di Gedung Sarina Vidi, Kamis (21/7/2022). Hadir dalam acara tersebut wakil dari Bawaslu DIY, KPU DIY, Kejaksaan Tinggi DIY, Polda DIY dan lainnya. Selain Sukamto, narasumber lain yang tampil, Ketua Bawaslu DIY Bagus Sarwono dan Tenaga Ahli Bawaslu Pusat Lamlam Masrofah.
Menurut Sukamto, tingkat politik uang di DIY masuk tinggi sehingga mengkhawatirkan, salah satunya dalam pemilihan lurah. "Ada lurah sampai mengeluarkan biaya Rp 4 miliar. Ini sangat besar, " kata Anggota Fraksi PKB DPR RI ini.
Diharapkan, semua elemen bersama-sama melawan praktik merusak. Sehingga anggapan politik uang tinggi di DIY di tahun 2024, dapat terbantahkan.
Ketua Bawaslu DIY, Bagus Sarwono nampak kaget dengan informasi tingginya praktik politik uang di DIY yang disampaikan anggota Komisi II DPR RI dari Dapil DIY tersebut. Namun Bagus mengakui banyak laporan praktik tersebut masuk ke Bawaslu. Dan kemudian diproses ke Gakmundu. Namun belum ada yang diproses hingga ke pengadilan.
Bagus juga mengharapkan dalam Pemilu nanti tidak ada lagi polarisasi, yang berpotensi terbelahnya masyarakat pascapemilu. "Kita harapkan tidak ada lagi muncul istilah seperti Cebong dan Kampret," ujar Bagus. (Jon)