YOGYA, KRJOGJA.com - Pemda DIY melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) tengah membangun ekosistem data dengan menjalin kerjasama dari berbagai pihak maupun stakeholder di dalamnya. Selain itu, pihaknya sekaligus mendorong optimalisasi pemanfaatan ekosistem data tersebut dalam pengambilan kebijakan keputusan berbasis data. Alhasil tidak hanya sekedar memproduksi data, namun dapat kembali memanfaatkan seluas-luasnya dalam pembuatan kebijakan yang lebih proaktif di DIY.
Perwakilan Diskominfo DIY Sayuri Egaravanda yang disapa Sari menyatakan Diskominfo mempunyai tugas utama menyiapkan ekosistem yang termasuk di dalamnya ekosistem data sesuai dengan tugas dan fungsi Kominfo. Ekosistem data tersebut meliputi infrastruktur, tata kelola atau manajemennya termasuk di dalamnya menyikapi jika diperlukan kebijakan-kebijakan yang mengiringi.
"Hal ini tidaklah mudah, proses transformasi manajemen data itu sendiri akan dipengaruhi komitmen dari pihak-pihak atau stakeholder yang terlibat didalam ekosistem tersebut bisa jadi pemilik data, wali data dan sebagai pengguna data. Kesadaran produksi data dihasilkan di masing-masing tahap perencanaan pembangunan kembali bermanfaat ketika membuat kebijakan dari perencanaan itu sendiri," paparnya kepada KRJOGJA.com di Yogyakarta, Rabu (8/12/2021).
Sari menekankan apabila data tersebut memang dihimpun dalam satu tempat yang pas kemudian dilakukan pengelolaan manajemen tata kelola, diolah dengan teknologi tertentu sehingga akan menghasilkan rekomendasi atau kebijakan yang digunakan dalam perencanaan nantinya. Kebijakan berbasis data bukan hal baru bagi Pemda DIY, contoh riilnya kebijakan Pemda DIY dalam pengelolaan data bantuan sosial (bansos) dan sebagainya. Untuk pengembanganya tidak hanya di sisi dimensi society seperti bansos tahun ini, pihaknya mencoba mengembangkan dimensi smart living berupa perubahan dari manajemen tata kelola lalu lintas.
"Sumber datanya kita ambilkan kebijakanya dari data Traffic Control Systems (TCS), CCTV, perhitungan jumlah orang yang masuk ke Malioboro pada suatu waktu dan sebagainya sehingga kita buatkan crowd analisisnya. Hal tersebut guna menentukan kebijakannya apakah cocok Malioboro sebagai kawasan pedestrian dan lainnya supaya polanya tidak berkembang dari sisi masyarakat tetapi kebijakan pembangunan di bidang lain. Seperti manajemen transportasi, pengelolaan potensi UMKM di DIY, ekonomi digital kreatif," paparnya.
Diskominfo DIY intinya lebih menyiapkan ekosistemnya baik itu infrastruktur, teknologi, pengelolaan data, penyajian data sampai pemanfaatan data oleh pihak lain guna membuat kebijakan yang digunakan oleh Pimpinan Daerah. Semua ekosistem ini dibangun dalam kerangka Jogja Center salah satunya membangun ekosistem data dimana jutaan data sudah ada disana. Tantangannya, data-data tersebut bisa dimanfaatkan seluas-luasnya membantu perencanaan.
"Artinya ini akan menjadi dasar arah kebijakan DIY sehingga tidak membuat kebijakan bersifat responsif tetapi kebijakan proaktif dengan berbasis data kedepannya. Keberadaan Jogja Center ini diharapkan menjadi wadah kolaboratif yang tidak hanya dimanfaatkan analisisnya oleh pemerintah semata, tetapi juga bisa digunakan berbagai pihak seperti akademisi atau pakar yang akan membantu kita. Bahkan, bisa memperkaya dasar-dasar kita dalam membuat kebijakan pembangunan," pungkas Sari. (Ira)