YOGYA, KRJOGJA.com - Wacana yang dilontarkan Gubernur DIY Sri Sultan HB X untuk 'lockdown' seharusnya mampu menjadi peringatan keras kepada masyarakat dan pihak terkait. Terutama tentang penanganan pandemi dengan lebih disiplin dan serius dalam menerapkan protokol kesehatan.
"Saya kira apa yang disampaikan Ngarsa Dalem adalah opsi terakhir yang harus dipilih ketika semua kebijakan yang digunakan untuk meredakan sebaran Covid-19 sudah tidak efektif lagi," ungkap Ketua Harian Satgas Penanganan Covid-19 Kota Yogya Heroe Poerwadi, Minggu (20/6/2021).
Munculnya wacana 'lockdown', imbuh Heroe, tentu bukan sesuatu yang datang tiba-tiba, melainkan didasarkan kondisi aktual dan faktual. Kebijakan tersebut pun dimungkinkan dilakukan apabila kasus terkonfirmasi positif Covid-19 semakin meningkat dan kapasitas rumah sakit atau kemampuan fasilitas pelayanan kesehatan sudah semakin tidak mencukupi.
Menurut Heroe segala daya dan upaya sudah dikerahkan untuk menahan laju sebaran Covid-19 namun temuan kasus baru dalam satu pekan terakhir masih cukup tinggi. "Mulai dari sosialisasi dan penindakan agar masyarakat taat protokol kesehatan sudah dilakukan. Begitu pula dengan PPKM Mikro untuk membatasi interaksi dan aktivitas masyarakat juga sudah dilakukan," urainya.
Upaya untuk mencegah kerumunan di tempat umum, destinasi wisata, dan tempat keramaian lain juga sudah dilakukan namun hasilnya memang belum optimal karena kasus masih terus berkembang dan masyarakat mulai abai terhadap protokol kesehatan. Sesuai aturan PPKM, kegiatan sosial di masyarakat yang berpotensi menimbulkan kerumunan seperti acara pernikahan dibatasi 100 hingga 150 orang sesuai kapasitas tempat, pertemuan maksimal 50 orang dan direkomendasikan di luar ruangan.
Potensi keramaian di tempat wisata yang biasanya terjadi pada akhir pekan, imbuh Heroe, akan disikapi dengan melakukan sweeping dokumen kesehatan terhadap wisatawan khususnya yang berasal dari zona merah. "Jika penularan masih tinggi, maka wacana ‘lockdown’ bisa menjadi peringatan keras bagi kita semua untuk berbenah dan mengurangi peningkatan sebaran virus," tandasnya.
Sampai saat ini, keterisian tempat tidur di Kota Yoga sudah mencapai 85 persen untuk kamar ICU, 69 persen untuk kamar isolasi, dan 84 persen kapasitas selter terpakai serta masih dilakukan perbaikan terhadap 12 kamar yang rusak. Tingkat keterisian tersebut sudah mengkhawatirkan. Hal ini karena pemakaian kamar rumah sakit di Kota Yogya tidak hanya digunakan oleh warga Yogya saja tetapi rujukan pasien dari daerah lain.
Total ada delapan rumah sakit di Kota Yogya yang melayani perawatan pasien Covid-19. Heroe mengungkapkan peningkatan kasus Covid-19 di Kota Yogya sempat terjadi usai banyaknya libur sejak Agustus hingga Desember 2020 lalu dan berlanjut pada Januari 2021. Ketika kasus meningkat, jelasnya, protokol kesehatan diketatkan dan kasus pun pelan-pelan melandai namun ekonomi memang tidak berjalan optimal.
Ketika berbagai aktivitas diperkenankan untuk kembali dilakukan, kasus justru kembali meningkat tetapi ekonomi memang mengalami pergerakan. "Kalau terus menerus seperti ini, maka pandemi tidak akan pernah selesai. Satu-satunya cara untuk menekan persebaran adalah serempak melaksanakan protokol kesehatan dengan sungguh-sungguh. Jika tidak, maka tidak akan efektif," terangnya.
Oleh karena itu, guna menghindari opsi 'lockdown' maka razia protokol kesehatan kini semakin digencarkan. Warga yang nekat beraktivutas tanpa mengenakan masker, tidak segan untuk dikenai sanksi di tempat. Begitu pula warga dari zona merah yang tidak dibekali identitas kesehatan dengan hasil negatif Covid-19, akan disuruh putar balik. (Dhi)