YOGYA, KRJOGJA.com - Bisnis transportasi yang sudah terdampak pandemi Covid-19 semakin terpuruk dengan adanya kebijakan larangan mudik lebaran 2021. Oleh karena itu, Organda DIY meminta pemerintah memberikan solusi dengan adanya pengetatan dan larangan mudik tersebut supaya tetap bisa bertahan.
Ketua DPD Organda DIY V Hantoro menyampaikan kondisi perusahaan angkutan darat belum pulih akibat pandemi Covid-19 saat ini. Namun, kondisi ini bisa bertambah parah menyusul terbitnya adendum Surat Edaran (SE) Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah. Sehingga harus ada solusi bagi anggota Organda.
"Kami bekerja memindahkan orang dari satu titik ke titik tertentu, kalau semakin diperketat berarti tidak ada ruang bergerak. Mudik itu kalau dilarang, pasti orang akan mencari jalan-jalan yang bisa dilalui mereka semisal menggunakan angkutan liar yang justru akan semakin merugikan masyarakat," paparnya di Yogyakarta, Rabu (28/4/2021).
Hantoro menegaskan dengan adanya larangan mudik ini, justru akan memicu munculnya angkutan-angkutan liar yang pada akhirnya akan merugikan masyarakat karena tidak akan terkendali biayanya maupun protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Salah satu solusi yang mungkin bisa saling menguntungkan termasuk untuk mencegah penyebaran Covid-19 adalah program mudik gratis dari pemerintah.
"Sebelum pandemi, pemerintah kerap melakukan mudik gratis, namun saat pandemi hal itu tidak dilakukan. Seharusnya program mudik gratis sekarang malah harus ada, karena bisa untuk tracing, mudik sehat, aman, terencana, tertata dan terpantau. Pemerintah memberikan larangan, tapi tidak ada solusinya," tegasnya.
Menurutnya yang dibutuhkan sekarang adalah edukasi dari pemerintah. Karena jika masyarakat sudah teredukasi dengan baik, maka mudik pun dapat dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat. Sementara dari Organda siap memberikan pelayanan yang baik untuk mencegah penyebaran Covid
"Organda sendiri telah menyiapkan alat angkutan yang telah menerapkan ketentuan yang ditetapkan, termasuk protokol kesehatan. Jadi naik dan turun penumpang bisa dimonitoring, tetapi dengan adanya larangan mudik ini pasti akan terjadi kucing-kucingan melalui jalur-jalur alternatif," imbuh Hantoro. (Ira)