YOGYA, KRJOGJA.com - Dinilai akan semakin merugikan pelaku usaha hotel dan restoran, Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menolak adanya perpanjangan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jawa dan Bali.
"Kemarin kita sepakat menolak (perpanjangan)," Ketua PHRI DIY, Deddy Pranowo Eryono, Jumat (5/2/2021).
PHRI sebetulnya tidak mempersoalkan jika kebijakan PPKM harus kembali diperpanjang. Hanya saja, dia meminta bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas semua beban kerugian yang dialami seluruh sektor hotel dan restoran.
"Kita gak papa diperpanjang mau berapa bulan, di lockdown sekalian, tapi tolong kita juga diperhatikan, ada kompensasi. Ada sentuhan gitulah, jangan cuek," kata dia.
"Kalau ini harus di lockdown kasih kompensasi perhatian, karyawan kita banyak. Apakah mampu pemerintah? kalau mampu ayok," tegansnya.
Dia pun sangat senang, jika memang pemerintah ingin membantu memikirkan nasib karyawan dan membiayai beban listrik hotel dan restoran yang dimiliki PHRI. "Tagihan kita kasih pemerintah, kita juga gak mau ambil untung yang penting kita bisa bertahan," jelas dia.
Deddy memahami kondisi keuangan anggota PHRI yang saat ini memprihatinkan. Bahkan sebagian hanya bisa bertahan sampai tiga bulan ke depan saja. Jika, pemerintah kembali melakukan perpanjangan, maka tidak menutup kemungkinan lebih banyak yang akan gulung tikar.
"Kalau diperpanang ini akan semakin menambah jumlah yang mati hingga kemarin tercatat ada 50, pas PPKM pertama sudah 30. Per hari ini udah 50. Ini dilematis. 50 itu banyak hotel non bintang dan resto kecil, ada memang beberpa hotel bintang, tapi gak beberapa. Dominiman hotel non bintang," pungkasnya.(*)