BANTUL, KRJOGJA.com - Solidaritas Pangan Jogja memutuskan untuk menolak penghargaan Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI sebagai salah satu TOP 21 Inovasi Pelayanan Publik Penanganan Covid-19. Surat undangan penerimaan penghargaan diterima pada Kamis (3/12/2020) kemarin melalui Sekretaris Daerah Pemkot Yogyakarta.
Relawan Solidaritas Pangan Jogja, Syafiatudina mengungkap para relawan sudah melakukan urun rembug setelah menerima undangan dan memutuskan untuk tidak hadir dalam penerimaan bertepatan dengan kunjungan KemenpanRB Jumat (4/12/2020) hari ini.
“Pertimbangan kami menolak karena Solidaritas Pangan Jogja bukan sebuah bentuk pelayanan publik namun gerakan rakyat untuk membantu rakyat lainnya di masa pandemi ketika pemerintah tidak mampu memberikan akses kesehatan, pangan dan jaminan kesehatan dalam bentuk apapun. Ini adalah bentuk protes atas diskriminasi yang terus menerus dilakukan oleh pemerintah terhadap kelompok-kelompok masyarakat rentan,†ungkapnya pada wartawan, Jumat (4/12/2020).
Solidaritas Pangan Jogja juga menilai penghargaan yang ditujukan pada mereka salah alamat karena seharusnya diberikan pada seluruh rakyat yang saling bantu satu sama lain di masa sulit. “Penghargaan yang dibutuhkan bukan dalam bentuk piala atau piagam namun akses untuk jaminan kesehatan, ketersediaan pangan, pekerjaan dan upah layak di masa pandemi, khususnya untuk kelompok yang terlupakan, tidak punya KTP, rumah dan terpaksa di jalan menyambung hidup,†lanjut dia.
Saat ini Solidaritas Pangan Jogja sudah tak lagi menerima dan mengelola donasi, terakhir pada Juni lalu. Terhitung, komunitas tersebut mendistribusikan 2500-3000 nasi bungkus setiap hari sejak Maret hingga Juni 2020. Mereka bergerak karena adanya kepercayaan donatur baik bentuk uang maupun bahan makanan. Relawan datang dari berbagai latarbelakang yang sebagian merupakan anak-anak muda.
“Kami berharap penghargaan simbolis di tengah krisis kesehatan ini tidak perlu dilakukan karena hanya menghamburkan uang. Kami dari Solidaritas Pangan Jogja menuntut pemerintah untuk mengalokasikan dana dan bantuan penanganan Covid-19 hingga betul-betul sampai ke tangan warga yang membutuhkan,†imbuh relawan lainnya, Andika Kartika Putra. (Fxh)