YOGYA, KRJOGJA.com - Kegiatan pengentasan kawasan kumuh berbasis permukiman tahun ini tetap dilanjutkan. Terutama yang khusus berasal dana hibah dari World Bank dengan sasaran tiga wilayah di bantaran Kali Winongo yakni Pakuncen, Pringgokusuman, dan Tegalrejo.
Kepala Bidang Perumahan Permukiman dan Tata Bangunan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kota Yogya Sigit Setiawan, mengungkapkan sebenarnya sudah ada rencana pengentasan kawasan kumuh di berbagai tempat. Terutama yang dialokasikan melalui APBD maupun APBN. Di antaranya di Gunungketur, Klitren, Kampung Karang, Gedongan dan lainnya.
"Akibat pandemi Covid-19, penanganan kumuh yang APBD maupun APBN ada penundaan. Yang tetap berjalan hanya dari World Bank itu," jelasnya, Selasa (14/7/2020).
Konsep penataan kawasan kumuh di bantaran sungai tetap mengedepankan pola Mundur Munggah Madep Kali (M3K). Oleh karena itu rumah penduduk yang berada di bantaran sungai harus dikepras guna menyediakan akses minimal tiga meter. Setelah ruang bantaran terakomodasi selanjutnya dibangun jalan inspeksi, IPAL komunal serta ruang terbuka hijau publik.
Jalan inspeksi di bantaran sungai secara bertahap akan tersambung dari wilayah hulu hingga hilir Kota Yogya. Selain untuk membuka akses masyarakat, jalan tersebut juga dimanfaatkan untuk menjangkau armada darurat seperti ambulans dan mobil pemadam kebakaran.
"Konsep penataannya sama dengan prototipe di Giwangan, Muja-Muju maupun Prenggan di Gajah Wong. Itu juga satu paket dari World Bank. Tapi di sana ada yang belum tersambung karena ada beberapa rumah kalau dikepras langsung habis. Makanya perlu kita carikan solusinya," paparnya.
Secara tahapan, penataan pinggiran sungai yang dilakukan Pemkot baru diprioritaskan bagi lahan Sultanat Ground (SG). Meski ada beberapa lahan yang sudah bersertifikat, namun sepanjang pengeprasan rumah tidak diikuti relokasi, maka diutamakan penataan. Lain halnya jika kawasan banyak rumah yang harus direlokasi, maka Pemkot belum bisa menyediakan tempat tinggal pengganti. Lahan untuk relokasi itu pun masih diformulasikan dengan program Dinas Pertanahan dan Tata Ruang yang tengah menginventarisasi lahan SG yang masih kosong.
Terkait penataan kawasan kumuh yang digulirkan tahun ini di Winongo, realisasinya baru mencapai sekitar 30 persen. Proyek itu pun ditargetkan selesai pada Mei 2021 mendatang. Total ada sekitar 20 rumah warga yang harus dikepras, namun tidak perlu direlokasi karena masih bisa ditempati.(Dhi)