YOGYA, KRJOGJA.comn - Wastafel kini menjadi salah satu kebutuhan yang cukup mendesak bagi Kota Yogya guna menghadapi kenormalan baru. Terutama ketika kegiatan pembelajaran di sekolah dan perguruan tinggi kembali digelar dalam tatap muka.
Walikota Yogya Haryadi Suyuti, mengaku pengadaan wastafel harapannya tidak hanya dibebankan kepada penyelenggara pendidikan maupun pemerintah melainkan juga pihak swasta.
"Saya dorong program Corporate Social Responsibility (CSR) diarahkan untuk membikin wastafel. Kebutuhannya sangat banyak untuk mengakomodir kebutuhan warga dalam kebiasaan mencuci tangan," akunya usai menerima bantuan wastafel dari BNI, Selasa (9/6/2020).
Wastafel itu nantinya akan disebar di berbagai tempat publik yang kerap diakses masyarakat. Bahkan tidak menutup kemungkinan, satu sekolah membutuhkan beberapa wastafel dengan berbagai jenis. Oleh karena itu, selain kebutuhan yang cukup banyak, bentuk maupun sarana dan prasarana wastafel juga harus didesain sedemikian rupa. Hal ini agar pemanfaatannya memudahkan masyarakat serta memiliki jaringan sistem untuk penyediaan air, sabun, tisu serta tempat sampah.
Haryadi mengaku, selama ini wastafel yang dimiliki sekolah kerap berada di area toilet sehingga kurang terjangkau oleh siswa. Sarananya pun masih terbatas karena banyak yang tidak tersedia tisu dan tempat sampah. "Kami sangat berterima kasih terhadap pihak yang menyediakan wastafel dengan perlengkapan yang memadai. Semoga tatanan baru ke depan benar-benar menjadikan orang semakin peduli dengan kebersihan dan kesehatan," urainya.
Terkait menyambut kembalinya pada pelajar dan mahasiswa dari luar daerah, menurut Haryadi, akan ada persyaratan yang harus dipenuhi sesuai imbauan dari gugus tugas dari DIY. Salah satunya ialah surat keterangan sehat atau hasil negatif Korona dari tes PCR atau rapid test. Hanya, teknis penyelenggaraan atau kewajiban tes kesehatan itu masih dikompromikan bersama.
Haryadi menilai, jika tes yang mengeluarkan biaya tidak sedikit itu dibebankan sepenuhnya kepada mahasiswa atau pelajar dari luar daerah, bisa menjadikan beban yang berat. Begitu juga ketika diserahkan ke perguruan tinggi yang memiliki ribuan mahasiswa. "Ini yang sekarang dikompromikan bersama agar tidak saling membebani. Namun yang paling penting aspek kesehatan harus terjamin sejak dari daerah asalnya," tandasnya.(Dhi)