YOGYA, KRJOGJA.com - Pemkot Yogya masih terus melakukan penelusuran data penerima bantuan pemerintah akibat dampak pandemi virus Korona. Terutama bagi penerima yang tidak sesuai maupun dobel. Salah satunya ialah masukan mengenai balita usia tujuh bulan yang diduga menjadi penerima.
Wakil Walikota Yogya Heroe Poerwadi, menilai jenis bantuan yang diberikan Kementerian Sosial bervariasi. Di antaranya berupa Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) maupun Bantuan Sosial Tunai (BST) atau Bantuan Langsung Tunai (BLT). Khusus untuk PKH, nominal bantuan juga bisa berbeda-beda tergantung tanggungan dalam keluarga tersebut.
"Peserta PKH yang memiliki balita, lansia maupun penyandang disabilitas mendapat bantuan yang lebih besar dibanding yang tidak punya balita. Nah, masukan balita mendapat bantuan itu apakah masuk kategori ini atau seperti apa. Sekarang kami telusuri," jelas Heroe, Senin (11/5/2020).
Heroe menjelaskan, jaring pengaman sosial yang sudah menjadi program reguler Kementerian Sosial (Kemensos), sudah dikucurkan sejak April. Sedangkan untuk BLT Kemensos juga sudah dibagikan sejak Sabtu (9/5/2020) lalu melalui Kantor Pos. Total penerima BLT Kemensos mencapai 7.893 KK senilai Rp 600.000 per bulan selama tiga bulan.
Jika terdapat penerima yang tidak sesuai, Heroe mengaku akan langsung melakukan pencoretan. Diakuinya, untuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemensos tahun 2019, sudah dilakukan verifikasi faktual oleh Pemkot. Sedangkan DTKS susulan pada Februari lalu, belum seluruhnya berhasil diverifikasi. "Total itu awalnya ada 53.000 lebih KK yang masuk data. Setelah kami verifikasi akhirnya turun menjadi 44.703 KK. Beberapa yang tercoret itu karena dobel manfaat dalam satu keluarga. Seperti ibunya sudah dapat PKH, tapi anak atau suaminya tercatat penerima BLT, yang seperti ini langsung kami coret," urainya.
Sementara itu, mulai Selasa (12/5/2020) hari ini BLT yang dibiayai oleh Pemkot Yogya akan didistribusikan. Total ada 5.483 KK yang seluruhnya masuk dalam program Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial (KSJPS). Sementara 8.331 KK lainnya masih terus disempurnakan agar benar-benar sesuai. Total bantuan Pemkot sama, yakni Rp 600.000 per bulan selama tiga bulan. Akan tetapi, penyalurannya akan diakumulasikan yakni Rp 1,8 juta.(Dhi)