YOGYA, KRJOGJA.com - Di tengah upaya memutus rantai penyebaran Covid-19, Pemkot Yogya berhasil menyabet opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2019. Opini WTP dari BPK DIY tersebut merupakan yang kesebelas kalinya secara berturut-turut.
Hal ini sekaligus untuk meneguhkan komitmen Pemkot, meski penanganan Covid-19 menjadi prioritas namun jalannya pemerintahan harus tetap optimal. "Ini wujud hasil kerja sama semua OPD. Meski di tengah tanggap bencana Covid-19, namun hasil pemeriksaan dari BPK akan kami jalankan sebaik-baiknya," tandas Walikota Yogya Haryadi Suyuti, saat dikonfirmasi Minggu (29/3/2020).
Opini WTP atas LKPD Kota Yogya 2019 tersebut disampaikan pada Jumat (27/3) lalu. Sebelumnya, LKPD itu disampaikan lebih awal dari tahun-tahun lalu. Jika dahulu biasa disampaikan Maret, namun tahun ini pada Januari. Haryadi pun menargetkan LKPD 2020 bisa disampaikan ke BPK 15 hari setelah tutup buku.
"Semakin cepat LKPD itu disampaikan, maka pertanggungjawaban anggaran juga bisa lebih cepat. Dampaknya, perubahan anggaran pun bisa digunakan lebih awal sehingga kegiatan mendesak masyarakat bisa lebih diakomodir," urainya.
Haryadi menjelaskan, penanganan Covid-19 menjadi skala prioritas utama saat ini. Pemkot sudah membentuk gugus tugas hingga tingkat wilayah. Setiap perkembangan dan dinamika pun akan disikapi dengan cepat dan tepat. Hanya, masyarakat harus bersatu padu dan bersinergi dengan pemerintah agar upaya memutus rantai penyebaran virus bisa lebih maksimal.
Dari sisi pemerintahan, Haryadi mengaku sudah menyiapkan langkah penyesuaian kerja dengan metode bekerja dari rumah secara harian. Pegawai yang bekerja dari rumah diberlakukan bergantian sehari satu kali dengan komposisi sebanyak-banyaknya 50 persen dari jumlah pegawai. Dengan begitu maka protokol pencegahan penularan Covid-19 bisa berjalan, namun layanan pemerintah juga tidak terganggu.
Terkait kebutuhan anggaran, sudah disiapkan secara matang oleh Pemkot melalui redesain kegiatan. Meski pos dana tak terduga terbatas, namun dapat dicukupi melalui pos anggaran lain sesuai dengan ketentuan perundangan. Elemen Pemkot pun akan terus berupaya hadir di tengah masyarakat baik dalam gerakan pencegahan maupun penanganan terhadap pasien yang terjangkit.
Di sisi lain Haryadi menyebut pernghargaan ini akan menjadi motivasi bagi Pemkot untuk konsisten dalam mengelola anggaran agar semakin baik dan berkualitas. Dirinya juga mengajak seluruh OPD dan komponen instansi untuk menjaga keberhasilan tersebut. "Penghargaan ini bukanlah tujuan melainkan sebuah bonus untuk kita, namun yang paling utama adalah bagaimana menjaga tanggung jawab dan komitmen untuk menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik," tandasnya.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogya Wasesa, berharap ke depan Pemkot terus untuk patuh dan taat pada aturan kepatutan. Sehingga apa yang direncakan benar-benar mencerminkan tata pemerintahan yang baik dan bersih supaya mampu merasakan dampaknya secara langsung.
Wasesa pun optimis LKPD tahun depan bisa diserahkan kepada BPK lebih awal meski beberapa pekerjaan harus menyesuaikan karena sekarang harus menghadapi Covid-19. "LKPD tahun depan kami usahakan tetap diserahkan pada awal tahun, targetnya tanggal 15 Januari. Kami berharap pertengahan desember 2020 semua kegiatan sudah selesai," katanya. (Dhi)