YOGYA, KRJOGJA.com - Komisi D DPRD DIY menggelar pertemuan bersama KONI DIY dan KONI Kabupaten/Kota, Senin (10/2/2020). Beberapa hal dibahas salah satunya polemik jumlah atlet yang masuk dalam Puslatda PON Papua 2020 di mana secara total berjumlah 141 orang. Ketua Komisi D DPRD DIY, Kuswanto mengungkap ada masukan dari masyarakat termasuk KONI Kabupaten/Kota untuk menambah kuota atlet yang diberangkatkan ke Papua. Hanya saja, KONI DIY bersikukuh memberikan kuota sesuai syarat awal yakni atlet yang masuk peringkat 1-4 kejuaraan nasional dan peringkat 1-2kejuaraan wilayah serta yang berada di Pelatnas.
“Tadi KONI Kabupaten/Kota minta ada 100-an sekian atlet yang masuk kualifikasi nasional untuk ikut PON untuk bisa ikut berangkat ke Papua. Ada atlet dan cabor yang mengadu ke kami. Tapi tetap KONI DIY berpedoman pada syarat awal yakni peringkat 1-4 kejurnas dan peringkat 1-2 kejurwil,†ungkapnya pada wartawan usai pertemuan.
Dewan menurut Kuswanto tak bisa mengesampingkan atlet-atlet yang lolos PON namun tak bisa berangkat karena kebijakan KONI DIY. Pasalnya, atlet-atlet potensial tersebut menurut dia bisa berpindah ke daerah lain yang tentunya akan merugikan olahraga di DIY.
“Ini kan tidak serta-merta bisa didiamkan begitu saja. Kami coba akomodasi aspirasi masyarakat tentang hal itu. Sudah ada atlet panjat tebing menemui saya, dia seharusnya bisa masuk ke PON tapi tak diberangkatkan. Dia sudah diminta KONI Bali untuk kembali ke sana, ya seperti ini yang tentu kita ingin pertahankan. Kami berpandangan ya menjaga hati atlet-atlet yang harusnya bisa ke PON tapi tak diberangkatkan. Mereka ini kan rela latihan dari kecil bahkan ya tujuannya untuk ke event paling bergengsi empat tahunan ini, kalau tidak diberangkatkan kan juga kasian psikologisnya juga. Apalagi selama ini mereka rela bonus Pordanya dipakai untuk pelatihan mandiri,†tandas dia.
Sementara Ketua Umum KONI DIY Prof Djoko Pekik Irianto mengungkap kebijakan jumlah atlet yang masuk ke Puslatda PON didasarkan pada keterbatasan anggaran yang dimiliki. Untuk satu atlet sejak Puslatda hingga PON dibutuhkan dana Rp 100 juta dengan rincian Rp 60 juta selama Puslatda dan Rp 40 juta untuk PON.
“Kita bersama Pemda memutuskan tak memberangkatkan atlet mandiri dengan berbagai pertimbangan diantaranya perasaan atlet yang akan merasa tak menjadi bagian utuh dari tim DIY, lalu menjaga agar tidak terjadi masalah seperti di PON Jabar lalu muncul berita cabor yang menjual mobil untuk memberangkatkan tim secara mandiri. Pertimbangan lain, berdasar PON lalu-lalu hasil yang dicapai atlet mandiri tidak signifikan,†ungkap Djoko.
Pon dTerkait penyelesaian permasalahan tersebut, Komisi D DPRD DIY akan memberikan waktu satu minggu untuk mencari jalan keluar teebaik. “Ini baru kami minta KONI Kabupaten/Kota berembug bagaimana jalan terbaik baru minggu depan nanti dibahas kembali bersama kami dan diputuskan jalannya,†pungkas Kuswanto. (Fxh)