YOGYA, KRJOGJA.com - Pekan Budaya Tionghoa Yogyakarta (PBTY) ke-15 yang akan digelar 2-8 Februari 2020, kembali menyuguhkan keragaman budaya di Indonesia. Dengan mengangkat tema 'The Cultural Colors of Wonderful Indonesia', ajang perayaan Imlek tersebut diharapkan mampu menjadi daya tarik wisatawan baik nusantara maupun mancanegara.
Humas PBTY 2020, Gutama Fantoni, menjelaskan selama sepekan digelar kegiatan tersebut tidak hanya menonjolkan kesenian Tionghoa melainkan juga budaya nusantara. "Bahkan 75 persen adalah budaya nusantara. Sesuai dengan tema yang diangkat, kami ingin menunjukkan warna-warni budaya dalam keindahan Indonesia," jelasnya dalam temu media di Balaikota, Kamis (30/1/2020).
Pembukaan akan digelar pada Minggu (2/2/2020) malam berupa karnaval Malioboro Imlek Carnival yang dipusatkan di Titik Nol Kilometer. Sejak pukul 18.00 WIB, jalan di sepanjang Malioboro pun akan ditutup dari aktivitas kendaraan. Selanjutnya pada tujuh hari berturut-turut akan digelar beragam kegiatan di kawasan Ketandan. Di antaranya seni budaya di panggung utama PBTY, panggung hiburan barat Hotel Melia Purosani, pertunjukan wayang potehi hingga bazaar. Seluruh kegiatan itu digelar pada sore hingga malam hari.Â
Selain itu, ada sejumlah kegiatan pendukung seperti lomba budaya mandarin, lomba karaoke mandarin, dan pemilihan Koko Cici Jogja 2020. Bahkan tahun ini akan digelar pameran rumah budaya yang dilangsungkan setiap hari di Rumah Kapiten Tan Djing Sing atau KRT Secodiningrat. "Pameran rumah budaya ini baru pertama kami angkat. Selama tujuh hari akan ditampilkan barang-barang peranakan Tionghoa Indonesia, musik klasik Chinese maupun ramal Ba'zi dan ramal Pa'ce," imbuh Fantoni.
Sementara Sie Acara Bekti, menambahkan selama tujuh hari digelar PBTY setiap tahunnya mampu menyedot 5.000 wisatawan asing serta lebih dari 10.000 wisatawan nusantara. Sebelumnya, pihak panitia sudah berupaya agar PBTY dapat masuk dalam 100 calender of event Wonderful Indonesia sehingga mendapat dukungan penuh dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Akan tetapi pemerintah pusat hanya menjadikannya sebagai kegiatan pendukung.(Dhi)