YOGYA, KRJOGJA.com - Puluhan mahasiswa dari berbagai elemen yang mengatasnamakan diri Gerakan Nasional Pendidikan (GNP) menggelar aksi unjukrasa di halaman DPRD DIY tepat di peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) Kamis (02/05/2019). Mereka mengusung beberapa isu yang lantas disampaikan pada wakil rakyat yang ada di DPRD DIY.
Koordinator unjukrasa Pratama Wisnu Aji mengungkap ada beberapa isu yang dibawa mahasiswa dalam aksi demonstrasi kali ini. Menurut dia, titik berat yang dikeluhkan mahasiswa adalah pada komersialisasi sektor pendidikan dan kurikulum yang dirancang untuk melayani pasar tenaga kerja.
“Di sini kami melihat pembangunan sektor pendidikan tak ubahnya menjadi pusat pelatihan tenaga kerja baru agar laku di pasar. Hal ini membawa dampak pembunuhan demokrasi di sistem pendidikan, fenomena pembubaran diskusi terjadi, pembredelan pers mahasiswa, harus cuti saat telat bayar SPP dan lain sebagainya. Intinya, peserta didik tak diijinkan berpikir kritis,†ungkapnya.
GNP menurut Pratama menyampaikan tuntutan pada pemerintah pusat melalui DPRD DIY diantaranya penghentian kriminalisasi mahasiswa, pencabutan Permenristekdikti nomor 55 tahun 2018 tentang Pembinaan Ideologi Bangsa dalam kegiatan mahasiswa perguruan tinggi hingga pencabutan UU Perguruan Tinggi nomor 12 tahun 2012.
“Kami juga minta transparansi anggaran pendidikan, mewujudkan lingkungan kampus yang bebas kekerasan seksual, pemerataan pendidikan di Indonesia dan realisasikan alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBD/APBN,†tegasnya.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa juga menyoroti mahalnya ongkos pendidikan di Indonesia yang membuat masyarakat kelas bawah sulit mengakses untuk mengatrol perekonomian. “Ini menurut kami hanya bisa dihilangkan dengan mengubah paradigma dari pro pasar menjadi bervisi kemanusiaan dan kerakyatan,†pungkasnya. (Fxh)