Terkait teknis perbaikan, kegiatan yang dilakukan Pemkot Yogya berbeda dengan pemerintah pusat. Yunita menjelaskan, mekanisme dari APBD melalui Lembaga Pemberdayaan Pemerintah Kelurahan (LPMK). Sedangkan bantuan APBN akan langsung dicairkan ke masyarakat berupa bantuan sosial (bansos). "Dalam pelaksanaannya masyarakat akan didampingi oleh tenaga fasilitator lapangan untuk memastikan dana tersebut digunakan sesuai peruntukannya," jelasnya.
Anggota Komisi D DPRD Kota Yogya Dwi Budi Utomo, mengatakan perbaikan RTLH merupakan bagian dari jaminan papan bagi keluarga miskin di Kota Yogya. Menurutnya, sesuai kesepakatan dengan Badan Anggaran DPRD Kota Yogya, pemkot harus menyelesaikan perbaikan RTLH maksimal tahun 2021. (Dhi)