YOGYA, KRJOGJA.com - Kekeringan diprediksi akan terjadi di sejumlah daerah di dua kabupaten DIY antara Agustus hingga September tahun ini, yakni Kulonprogo dan Gunungkidul. Di Kulonprogo kekeringan diprediksi melanda dua kecamatan, Kokap dan Kalibawang, sementara di Gunungkidul hampir merata di 18 kecamatan. Sedangkan Sleman, Kota Yogya dan Bantul dengan suplai air cukup, tidak terjadi kekeringan.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIY Krido Suprayitno mengatakan, untuk mengantisipasi dampak kekeringan terhadap masyarakat, Pemerintah Daerah DIY melalui BPBD dan dinas terkait telah menyiapkan skema droping air. "Kami siapkan 1.000 tangki air untuk menyuplai ke daerah yang kekurangan air," terang Krido kepada wartawan disela kegiatan pembekalan fasilitator sekolah sungai di Bantaran Sungai Winongo, Karangwaru Yogyakarta, Rabu (26/7/2017).
Menurut Krido, Gunungkidul tetap menjadi prioritas, karena kekeringan terjadi hampir merata. Dari data BPBD DIY, dari 18 kecamatan di Gunungkidul, hanya ada 4 kecamatan yang level kekeringannya rendah, sedangkan 14 lainnya sedang dan tinggi. Selain melalui skema droping air, penanggulangan kekeringan juga melalui optimalisasi program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) yang tersebar di desa-desa.
Terkait program pembekalan sekolah sungai, Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Pusat Wisnu Widjaja mengatakan, 90% bencana alam yang terjadi di Indonesia adalah bencana hidrometrologi disebabkan faktor cuaca dan iklim seperti banjir, longsor dan puting beliung. Khusus untuk meminimalisir bencana banjir, maka pengelolaan sungai menjadi sangat penting. "Pengelolan sungai bukan hanya soal sampah tapi juga sumber daya manusianya," katanya.
Menurut Wisnu, perilaku masyarakat yang tinggal di sekitar sungai sangat menentukan kualitas dari sungai itu sendiri. Tanpa memiliki kesadaran untuk bersama-sama menjaga sungai, warga tersebut akan sembarangan dalam berperilaku, contohnya membuang sampah sembarang, membuat bangunan di sempadan sungai atau merusak ekosistem sungai. "Para fasilitator sekolah sungai ini akan dibekali cara pengelolaan sungai yang baik dan mengedukasi masyarakat," ujarnya. Sekolah sungai diikuti 32 relawan dari 12 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
Sedangkan Kepala Pelaksana BPBD Jawa Tengah Sarwa Pramana mengatakan, jika dikelola dengan baik, sungai dapat membawa banyak keuntungan bagi masyarakat. Ia mencontohkan Desa Ponggok Klaten yang memiliki BUMDes dengan penghasilan mencapai Rp 10 miliar pertahun, dengan mengoptimalkan potensi desanya. "Kegiatan Sekolah Sungai ini perlu didorong untuk mengoptimalkan potensi sungai, sekaligus mengurangi risiko bencana," katanya. (Dev)