YOGYA (KRjogja.com) - Kulonprogo dan Kota Yogyakarta telah menyelesaikan pemilihan kepala daerah. Haryadi Suyuti dan Hasto Wardoyo masing-masing untuk sementara unggul dalam penghitungan surat suara pilkada dan didapuk kembali untuk masa jabatan kedua di masing-masing daerahnya. Â
Momentum euforia dan optimisme yang ada pasca pemilihan menuntut para kepala daerah terpilih untuk mewujudkan janjinya. Dan menurut Pengamat Politik UGM, Dr rer pol Mada Sukmajati, menjadi pekerjaan rumah besar bagi kepala daerah terpilih untuk menjaga hal itu guna mengabdi pada masyarakat selama lima tahun kedepan.
"Optimisme harus dijaga. Terpilih itu bukan puncak, tapi awal dari perjuangan," ungkap sang akademisi yang juga menjadi moderator debat putaran pertama antar calon Walikota Yogyakarta, Kamis (16/2/2017).
Dari janji-janji yang telah dirumuskan, menjadi penting bagi masing-masing calon untuk melihat kondisi di lapangan. Perumusan indikator dan target yang jelas juga selayaknya dilakukan dalam perumusan road map dan grand design yang mencantumkan angka pasti. Hal itu dimaksudkan agar janji kampanye tak sekedar menjadi angin lalu.
"Jadi tidak sekedar konsepnya yang bagus, tapi juga konkrit dan membumi. Meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) berapa banyak misalnya. Apa yang akan dilakukan dalam satu tahun, dua tahun, dan seterusnya," kata Mada.
Kedua hal tersebut, dapat dilakukan dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Menurut Mada, beberapa kepala daerah seringkali melupakan konstituen ketika sudah terpilih "Padahal semangat rembug seharusnya dijaga. Jangan ketika sudah terpilih, hilang," ujarnya.
Dari mendengar suara akar rumput, akan diketahui apa yang sebenarnya menjadi keresahan yang dialami warga Yogya maupun Kulonprogo. Di Yogya misalnya, masalahtata ruang, izin hotel, lingkungan hidup, banjur, dan macet dianggap Mada sebagai masalah yang paling meresahkan masyarakat.
Sedangkan di Kulonprogo, kurang maksimalnya pelayanan dasar, kesejahteraan ekonomi, dan masalah tata ruang serta bandara menjadi problematika utama. "PR ini yang kemudian menunggu kepala daerah terpilih. Harus ingat bahwa janji itu kontrak politik pada masyarakat," pungkasnya. (Ilham)