YOGYA (KRjogja.com) - Beberapa orangtua murid SD Model Ngemplak Sleman Kamis (29/9/2016) mendatangi kantor Ombudsman RI. Mereka kembali mengadukan adanya tindakan "bullying" karena mengkritisi adanya pungutan liar yang dilakukan pihak sekolah melalui Komite Sekolah.
Ferry, salah satu orangtua mengatakan bullying terjadi saat ia bersama beberapa orangtua menyampaikan kritik atas pungutan liar di SD Model Sleman. Menurut dia, kejadian perilaku agresi para orang tua yang tergabung dalam grup aplikasi Whatsapp tersebut dirasakan tidak seharusnya dan seolah menjadi intimidasi bagi para orang tua yang tak sepakat terhadap pungutan.
"Hampir di semua grup orang tua masing-masing kelas membahas dengan topik yang hampir sama, bahkan ada yang sampai dihubungi secara pribadi dan menanyakan mengapa menyekolahkan anak di SD Model apabila tak bersedia membayar. Kata-katanya beragam bahkan mengatakan mental gratisan dan intinya ingin mengatakan bahwa SD Model tak sama dengan SD lain di sekitarnya, bahkan menyindir kalau tak kuat bayar jangan sekolah di SD Model," terangnya.
Menurut Ferry, ia bersama para orang tua yang menolak pungutan liar mampu untuk membayarkan sejumlah uang tersebut, namun aturan negara tak tak memperbolehkan adanya pungutan tersebut. "Kami memperjuangkan agar semua anak dari seluruh strata sosial bisa sekolah di SD Model, bukan berdasarkan uang yang harus dibayarkan, kualitas bukan berdasar uang," lanjutnya.
Nanang, satu orangtua murid lain mengungkap selama ini SD Model tak pernah transparan dalam menampilkan pengelolaan keuangan. "Sekolah tak pernah ada kemufakatan dan pukul rata saja, kasarnya masuk SD Model harus bayar," ungkapnya.
Sementara Rizky Fatahillah advokat LBH Yogyakarta yang mendampingi para orang tua sangat menyesalkan adanya bullying melalui grup-grup Whatsapp tersebut. "Kami sangat menyesalkan mengapa ketika ada kritik malah dibully dan seolah membenarkan pungli dengan mengatakan bahwa hal tersebut wajar," terangnya.
Menanggapi adanya aduan tersebut, Ombudsman RI DIY segera mengambil langkah untuk memanggil pihak SD Model dan Komite Sekolah. "Kami akan panggil SD Model dan Komite Sekolah, kami juga akan minta mereka membuat kanal aduan agar tak ada lagi dinamika yang mengarah pada konflik para orangtua," ungkap Kepala Ombudsman RI DIY Budi Masturi. (Fxh)