Eko kembali mempertanyakan alasan pencopotan, karena gambar sosialisasi yang dicopoti ini sama sekali tidak mencantumkan nomor urut, visi misi, ajakan memilih atau mencoblos.
"Gambar sosialisasi yang dicopot itu merupakan partisipasi dari masyarakat yang harus mendapatkan tempat di alam demokrasi. Pencopotan atribut ini secara momentum juga memancing pertanyaan, mengapa dilakukan saat Pak Ganjar ke Jogja? Apakah sebuah kebetulan atau ada desain politik tertentu? Biarlah masyarakat yang menilai ," kata Eko Suwanto.
Baca Juga: Mafia Tanah Kas Desa di DIY Gentayangan karena Sengaja Dibiarkan
Meski demikian, Eko Suwanto meminta setiap kader dan pendukung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD agar tetap menahan diri dan disiplin mengedepankan penyelesaian secara hukum secara bermartabat.
"Mendesak Satpol PP Kota Yogyakarta segera memberikan kepastian hukum menjelang Pemilu 2024, apakah menggunakan Perda 6/2022 beserta Perwal 32 tahun 2023 atau Perwal 75/2023. Kedua aturan ini tidak saling terkait, tampak dari konsideran mengingat Perwal 75 tahun 2023 tidak mencantumkan Perda 6 tahun 2022. Tapi mengapa Perda 6/2022 ini digunakan menjelang Pemilu? Tentu rakyat berhak tahu. Setelah ada kepastian hukum, harus makin intensif melakukan sosialisasi kepada masyarakat baik melalui tatap muka maupun daring, khususnya bagi peserta Pemilu 2024," kata Eko Suwanto.
Satpol PP Kota Yogyakarta mencopoti spanduk, rontek hingga baliho bergambar partai politik dan pasangan capres cawapres sebagai penegakan peraturan daerah. (*)