Krjogja.com - YOGYA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DIY mencatat setidaknya ada 17 Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan 6 Pemungutan Suara Lanjutan (PSL) di DIY pada pemilu 2024, Februari lalu. Hal tersebut diharapkan menjadi evaluasi agar salah satu proses penting demokrasi itu bisa berjalan lebih baik saat pemilihan kepala daerah (pilkada) November mendatang.
Kepala Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu DIY, Ummi Illiyana mengatakan ada 17 PSU dan 6 PSL di DIY yang menjadi catatan penting penyelenggaraan. Ia meminta penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU untuk semakin menyeluruh dalam mempersiapkan diri agar tak terjadi lagi ke depan.
"November nanti kita menyelenggarakan pilkada meski tidak ada pemilihan gubernur. Namun harapannya 17 PSU dan 6 PSM, jadi evaluasi agar di pilkada nanti tidak terjadi," ungkap Ummi dalam Konsolidasi Media dalam Rangka Penguatan Pemberitaan pada Tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024, Sabtu (24/3/2024).
Menurut Ummi, saat ini Bawaslu sedang melakukan konsolidasi dengan kabupaten/kota untuk mempersiapkan pengawasan pilkada 2024 di DIY. Perhatian salah satunya ditujukan di wilayah Sleman yang memiliki banyak kampus serta tokoh-tokoh nasional.
"Kami terus lakukan konsolidasi di kabupaten/kota, kita siapkan juga. Seperti salah satunya di Sleman yang jadi fokus karena tokoh nasional banyak di sana juga banyak kampus," sambung dia.
Sementara terkait tahapan dan jadwal pilkada, Ummi menyatakan bahwa tetap akan berjalan seperti ketentuan KPU yang ada. Sengketa pemilu 2024 yang kini mulai masuk ke Mahkamah Konstitusi (MK) tak akan mengganggu proses yang telah diamanatkan dalam perundangan.
"Pilkada tetap terjadwal. Kalau ada putusan (pemilu) di luar ekspektasi, semua sudah diperhitungkan dan persiapakan skemanya oleh lembaga penyelenggara pemilu. Yang kami tetap minta antisipasi adalah Daftar Pemilih Tetap, kapasitas SDM penyelenggara Ad Hock juga, karena kemarin ada beberapa PSU di DIY," pungkas Ummi. (Fxh)