Krjogja.com - YOGYA - Aksi unjukrasa ratusan mahasiswa di halaman DPRD DIY, Senin (10/6/2024) sore sempat ricuh. Aksi penolakan Tapera itu sempat keamanan kantor DPRD DIY berusaha memadamkan ban yang dibakar mahasiswa peserta aksi, yang menyebabkan satu mahasiswa mengalami luka di bagian pelipis.
Awalnya mahasiswa yang mengatasnamakan Aliansi Cipayung Plus melaksanakan aksi unjukrasa seperti pada umumnya. Mahasiswa menyuarakan penolakan dan keprihatinan pada program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang dinilai hanya merugikan masyarakat pekerja saja.
Namun saat menjelang Ashar, mahasiswa membuat lingkaran dan membakar ban yang kemudian membuat keamanan kantor DPRD DIY bereaksi. Para petugas keamanan memadamkan api dengan alat pemadam api ringan yang membuat massa aksi berhamburan.
Baca Juga: RS Samsoe Hidajat Hadir Layani Warga Semarang
Dari informasi, ada beberapa petugas yang terkena cairan diduga bensin. Maka ada kekhawatiran ketika ada api maka bisa membahayakan para petugas.
Tidak lama ada satu mahasiswa muncul mengalami luka berdarah di bagian pelipis. Mahasiswa berusaha mencari orang yang melakukan tindak pemukulan, namun bisa ditenangkan oleh aparat kepolisian yang sedari awal berjaga.
Ahmad Tomi Wijaya, mahasiswa Institut Al Quran An Nur Yogyakarta dari PMII yang mengalami luka di pelipis mengatakan bahwa ia sempat ditarik satpam, DPRD DIY lalu jatuh. Saat kejadian, ia mengaku sempat diinjak dan dipukul.
"Terjadi sesaat kami menyalakan ban yang kami bakar. Saya terkena itu, ya dipukul ya diinjak pakai sepatu, ini diperban begitu saja. Saya sendirian mengalami luka, menjadi korban," ungkapnya pada wartawan di sela aksi.
Ahmad Tomi menyebut, aksi diikuti sekitar 100-an mahasiswa dari Aliansi Cipayung Plus. Mereka dengan tegas menyatakan menolak Tapera dan disuarakan di halaman DPRD DIY.
Wakil Ketua DPRD DIY, Huda Tri Yudiana, menemui para peserta aksi dan sempat berorasi di atas mobil bak terbuka. Huda mengungkap pihaknya sudah mengkaji dan tegas menyatakan tak setuju dengan Tapera.
Baca Juga: Konferensi CSR Internasional di UJB, Tantangan Dunia Usaha dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan
"Ini PP harus kita cabut karena sangat tidak masuk akal untuk pekerja di Jogja. Untuk bisa punya rumah harus menunggu 200 tahun, 150 tahun minimal. Bagaimana mungkin ini, mustahil. Pemotongan 2,5 persen itu tidak logis. Saya sama dengan teman-teman semua, cabut PP itu," tegas Huda di depan massa aksi.
Huda juga menyebut, ketika aturan tersebut berbentuk Peraturan Daerah (Perda) maka ia dan kolega di DPRD DIY bisa segera menindaklanjuti dengan mencabut. Namun karena aturan Tapera berada di pemerintah pusat, maka Huda menyatakan dukungan penuh pada semua aksi penolakan dan upaya agar hal tersebut tak terjadi.
"Kami akan minta partai kami untuk mencabut itu. Kalau tidak bisa di dalam, kita sama-sama di luar," tegas Huda. (Fxh)