KRjogja.com, YOGYA – Lima Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Persaudaraan Profesi Advokat Nusantara (Peradi Pergerakan) resmi dilantik untuk masa bakti 2025-2028. Bertempat di Cavinton Hotel Yogyakarta, Sabtu (26/4/2025), pelantikan ini menandai babak baru bagi para advokat muda dalam mengawal kesadaran hukum masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan sekitarnya.
Wakil Wali Kota Yogyakarta, Wawan Hermawan, yang hadir dalam pelantikan tersebut, berharap terbentuknya kepengurusan baru ini bisa menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam program edukasi hukum masyarakat.
"Harapannya tercipta masyarakat yang taat hukum, tertib, dan disiplin. Misalnya dalam hal pengelolaan sampah, warga harus paham aturan dan sanksinya agar menjaga kebersihan bersama," jelas Wawan.
Isu edukasi hukum ini menjadi sangat penting, mengingat hasil survei Indikator Politik Indonesia (2023) menunjukkan bahwa tingkat literasi hukum masyarakat Indonesia masih tergolong rendah, hanya sekitar 47% masyarakat yang memahami hak dan kewajibannya di mata hukum.
Konsolidasi Internal dan Misi Edukasi
Dewan Penasihat DPP Peradi Pergerakan, M Syafei, menekankan pentingnya profesionalisme seluruh advokat dalam menjalankan tugasnya. Ia mengingatkan agar tidak ada oknum penegak hukum yang merasa lebih senior hingga menyalahgunakan kewenangan.
"Kita harus bekerja sesuai porsinya. Kolaborasi antar penegak hukum wajib diperkuat agar tidak terjadi degradasi moral," tegas Syafei.
Sebagai langkah konkret, Peradi Pergerakan aktif membekali para anggotanya melalui pelatihan, seminar, dan bimbingan teknis. Menurut laporan dari situs resmi Peradi Pergerakan (peradipergerakan.or.id), organisasi ini berkomitmen untuk memperkuat kapasitas advokat muda dalam menghadapi tantangan dunia hukum modern.
Para Ketua DPC yang Dilantik
Dalam suasana penuh khidmat, lima Ketua DPC menerima bendera pataka dari DPP sebagai simbol amanah yang baru. Mereka adalah:
-
M Marpaung (DPC Sleman)
-
Sigit Fajar Rohman (DPC Bantul)
-
Awang Guntoro (DPC Wonosari)
-
Fahrurrozi (DPC Kota Yogyakarta)
-
Dadang Dani Purnama (DPC Wates)
Pelantikan ini bukan sekadar seremonial, melainkan komitmen nyata untuk memperluas akses edukasi hukum kepada masyarakat akar rumput. Dengan formasi baru ini, diharapkan sinergi antara advokat dan pemerintah daerah bisa membawa perubahan positif di bidang kesadaran hukum, mulai dari tingkat desa hingga perkotaan.
Sebagai tambahan, menurut Kementerian Hukum dan HAM (kemenkumham.go.id), meningkatkan kesadaran hukum masyarakat adalah salah satu prioritas nasional untuk memperkuat demokrasi dan keadilan sosial di Indonesia. (Vin)