LIMA bulan sudah kebijakan optimalisasi atau penghematan anggaran oleh pemerintah pusat berjalan. Kebijakan ini, mau tidak mau, mendorong semua pihak untuk berpikir lebih efektif, baik di tingkat pemerintahan maupun sektor swasta.
Kebijakan tersebut sempat memunculkan pro dan kontra di berbagai sektor.
Kekhawatiran muncul karena sejumlah kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti penanggulangan kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan, dikhawatirkan akan terdampak oleh optimalisasi ini.
DPRD DIY, sebagai mitra dari Pemda DIY, terus menjaga koordinasi pasca diberlakukannya kebijakan efisiensi anggaran. Hal ini penting karena, secara tidak langsung, beberapa kegiatan di lingkungan DPRD DIY juga ikut terdampak.
“Di dewan (DPRD DIY, red) juga terdampak kebijakan ini,” ungkap Wakil Ketua Komisi A DPRD DIY, Hifni Muhammad Nasikh SE MBA.
Untuk mengoptimalkan kinerja perangkat daerah dalam memaksimalkan penggunaan APBD 2025, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dituntut lebih efektif dalam menentukan kegiatan yang telah direncanakan, agar dapat tetap tercapai meskipun dengan keterbatasan anggaran.
DPRD DIY mendorong agar penganggaran dan pelaksanaan program benar-benar optimal dan tepat sasaran. Dewan juga secara rutin melakukan pertemuan langsung dengan masyarakat untuk menyerap aspirasi, sekaligus menyampaikan informasi terkait program-program pemerintah.
Dengan begitu, penggunaan anggaran bisa benar-benar optimal. Pemerintah daerah harus mengetahui secara pasti kebutuhan masyarakat, dan masyarakat pun perlu memahami apa saja yang menjadi program pemerintah. Sinkronisasi antara keduanya akan menciptakan penggunaan anggaran yang tepat sasaran.
Baca Juga: Dukung Kiprah NU di Masyarakat, PKB DIY Berikan Bantuan Mobil Operasional Kepada PWNU DIY
“Meskipun ada keterbatasan anggaran, beberapa program yang memang penting tetap bisa dilakukan, dan tetap sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat. Jadi, anggaran yang dikeluarkan benar-benar sesuai aspirasi,” jelas Hifni.
Sebagai mitra pemerintah daerah, DPRD DIY melalui Komisi A terus menjalin komunikasi dengan perangkat dan rakyat. Dalam menjalankan fungsinya, DPRD DIY secara rutin melakukan pengawasan, salah satunya melalui rapat koordinasi dengan OPD terkait. Evaluasi bersama mitra juga dilakukan, termasuk hingga ke tingkat kelurahan atau kalurahan. Pertemuan rutin dengan warga juga menjadi bagian dari proses pengawasan.
Bahkan, saat melakukan sosialisasi produk hukum seperti Peraturan Daerah (Perda), DPRD DIY selalu menyerap aspirasi masyarakat. Hal ini dilakukan agar program pemerintah yang disosialisasikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lapangan.
DPRD DIY sendiri telah mengesahkan besaran APBD DIY 2025 sebesar Rp5,6 triliun.
Hifni menegaskan bahwa kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat akan tetap berjalan, seperti upaya penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat, termasuk melalui penguatan UMKM yang selama ini menjadi salah satu pilar perekonomian DIY.
Ketika disinggung mengenai sektor-sektor yang harus menjadi prioritas penyelamatan, politisi PKB ini menegaskan bahwa kebutuhan dasar masyarakat harus tetap diutamakan.
Salah satunya adalah pendidikan, yang mendapatkan alokasi sebesar 50 persen dari total APBD 2025. Sektor lain yang tidak boleh diabaikan adalah kesehatan.
Dukungan besar terhadap sektor pendidikan diakui Hifni sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Menurutnya, pembangunan SDM adalah bagian dari cita-cita besar bangsa, dan pendidikan yang memadai akan berdampak pada peningkatan kualitas bangsa di masa depan.
“Tidak hanya pendidikan, kesehatan juga tetap menjadi prioritas, khususnya upaya penanggulangan stunting. Gizi anak usia batita dan balita menjadi bagian dari program prioritas, tidak hanya didanai melalui APBD, tetapi juga melalui Dana Keistimewaan (Danais). Jika gizi anak sejak usia dini sudah terpenuhi, maka fisik mereka akan kuat untuk menjawab tantangan masa depan,” terangnya.
Dalam kesempatan tersebut, Hifni juga menyinggung pentingnya koordinasi antara DPRD DIY dengan OPD yang berkaitan dengan pendanaan, seperti Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKA) DIY, terutama dalam merespons cepat setiap instruksi efisiensi anggaran.
Meski tahun 2025 baru berjalan lima bulan, dan kebijakan optimalisasi anggaran masih berlangsung, DPRD DIY tetap aktif melakukan koordinasi dan evaluasi bersama OPD. Salah satunya melalui forum rapat panitia khusus (pansus), untuk memastikan bahwa kegiatan pemerintah daerah berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
Sejumlah pihak menyebut bahwa inovasi dibutuhkan dalam menyikapi kebijakan ini, dan Hifni pun sependapat. Salah satunya adalah dengan memaksimalkan pemanfaatan teknologi. Menurutnya, ini merupakan tantangan yang harus dijawab oleh seluruh perangkat di lingkungan Pemda DIY.
“Kita memang dituntut untuk mampu berinovasi dalam berbagai hal. Inovasi bukan lagi hambatan, melainkan tantangan untuk mengubah pola pikir. Bagaimana bisa bekerja secara maksimal, tapi dengan biaya yang rendah. Salah satunya melalui digitalisasi. Itu sudah tidak bisa dihindari,” ujarnya.
Meskipun pemanfaatan teknologi memiliki kelebihan dan kekurangan, menurut Hifni, yang terpenting adalah mengambil sisi positifnya. Salah satunya adalah menciptakan pelayanan yang cepat, mudah, dan murah.
“Saya yakin ini bisa mendukung efisiensi,” tegasnya.
Perkembangan teknologi saat ini memang menjadi tantangan dan sekaligus pemicu bagi OPD untuk bersikap proaktif dalam mencari solusi yang dibutuhkan masyarakat. Perubahan yang diharapkan adalah agar kegiatan pemerintahan tidak stagnan atau monoton, tidak sekadar "ngono-ngono wae".
Menutup perbincangan dengan Kedaulatan Rakyat, Hifni menekankan bahwa inovasi harus menjadi pemantik untuk memaksimalkan seluruh potensi yang dimiliki daerah. Harapannya, program-program yang telah disusun oleh Pemda DIY dapat berjalan maksimal. Digitalisasi juga bisa menjadi solusi dalam memperkuat pelayanan publik serta pengawasan yang transparan dan akuntabel.(Awh/Fxh)