YOGYA (KR) – Perum Bulog bersama Pemerintah Kabupaten dan Kota se-DIY menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) Beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) secara serentak di 78 kecamatan, Jumat (29/8). Program ini merupakan tindak lanjut penugasan pemerintah dalam rangka menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan sekaligus memeriahkan HUT ke-80 Kemerdekaan RI.
Kegiatan GPM serentak tidak hanya dilaksanakan di DIY, tetapi juga di 7.285 kecamatan di seluruh Indonesia. Secara nasional, acara dipusatkan di Kantor Kementerian Pertanian, Ragunan, Jakarta Selatan, dengan melibatkan Bulog, Kementerian Pertanian, serta pemerintah daerah.
Di DIY, GPM serentak digelar di 64 kapanewon dan 14 kemantren. Pelaksanaan melibatkan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, serta didukung oleh OPD terkait di tingkat kabupaten dan kota. Kehadiran pemerintah daerah bersama Bulog menjadi wujud sinergi dalam memastikan pangan murah dapat dijangkau seluruh lapisan masyarakat.
Salah satu titik pelaksanaan berlangsung di Kemantren Umbulharjo, Yogyakarta. Acara dihadiri Staf Ahli Wali Kota Yogyakarta, Pemimpin Perum Bulog Kanwil DIY, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta, Kepala Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta, serta jajaran Forkopimda.
Pada kesempatan tersebut, dilakukan pula dialog interaktif secara daring dengan Direktur Utama Bulog dan Menteri Pertanian. Dialog ini membahas strategi bersama dalam menjaga ketersediaan pangan serta upaya mengendalikan harga beras yang stabil di tengah masyarakat.
Pemimpin Perum Bulog Kanwil DIY, Ninik Setyowati, menyampaikan Bulog Yogyakarta menyiapkan 150 ton beras SPHP khusus untuk kegiatan GPM kali ini. Selain beras, juga tersedia komoditas lain berupa gula dan minyak goreng dengan harga terjangkau.
“Gerakan Pangan Murah ini merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk memastikan pangan pokok tetap terjangkau dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Distribusi beras SPHP dilakukan secara merata di seluruh wilayah DIY sehingga masyarakat tidak perlu khawatir akan kekurangan stok," tuturnya.
Lebih lanjut, Ninik menegaskan GPM ditujukan langsung bagi konsumen dan tidak diperuntukkan untuk diperjualbelikan kembali. Hal ini sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan SPHP tahun 2025, di mana distribusi dilakukan melalui pedagang eceran di pasar rakyat, koperasi desa/kelurahan, outlet pangan binaan pemerintah, outlet BUMN, Rumah Pangan Kita (RPK), toko ritel modern, serta koperasi TNI-Polri.
Untuk memastikan distribusi tepat sasaran, Bulog DIY juga menjalin kerja sama erat dengan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, pemerintah kabupaten/kota, serta Satgas Pangan. Langkah ini dilakukan guna mencegah adanya penyimpangan maupun penimbunan yang dapat merugikan masyarakat.
“Masyarakat tidak perlu cemas terhadap ketersediaan beras. Saat ini, stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dalam kondisi aman dan mencukupi. BULOG secara konsisten menyalurkan beras SPHP sesuai penugasan pemerintah,” jelas Ninik.
Ia menambahkan, penyaluran beras SPHP menjadi bagian dari upaya Bulog menjaga ketahanan pangan nasional. Melalui distribusi yang berkelanjutan, diharapkan stabilisasi harga beras tetap terjaga sehingga daya beli masyarakat tidak terganggu.
Dengan adanya GPM serentak ini, Bulog optimistis kebutuhan masyarakat akan beras dan bahan pokok lainnya dapat terpenuhi. “Kami berharap Gerakan Pangan Murah dapat membantu masyarakat DIY sekaligus mendukung program pemerintah dalam menjaga ketersediaan dan keterjangkauan pangan,” pungkas Ninik.(Ira)