Krjogja.com - YOGYA - Gerak cepat Fraksi Gerindra DIY membuahkan hasil. Dana Keistimewaan (Danais) 2026 tetap Rp1 trilyun setelah pemerintah pusat bersama DPR RI menyepakati tidak ada pemangkasan anggaran dalam RAPBN 2026.
Kepastian ini disampaikan anggota Panitia Kerja (Panja) Belanja Transfer ke Daerah DPR RI sekaligus Ketua DPD Gerindra DIY, Danang Wicaksana Sulistya (DWS).
"Ini kabar menggembirakan bagi masyarakat Yogyakarta. Upaya kawan-kawan Fraksi Gerindra DIY untuk mengupayakan aspirasi terkait alokasi Danais akhirnya membuahkan hasil. Pemerintah pusat mendengar suara kita," ungkap DWS dalam siaran tertulis, Sabtu (20/9/2025).
Sebelumnya, wacana pemangkasan Danais hingga Rp 500 miliar membuat publik di DIY berdinamika. Danais yang pada 2024 mencapai Rp1,2 trilyun dan turun menjadi Rp1 trilyun pada 2025 sempat diisukan kembali turun pada 2026.
Keputusan mempertahankan Danais menjadi Rp1 trilyun pun menjadi angin segar bagi DIY. Danais akan tetap digunakan membiayai kewenangan tambahan sesuai UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY, termasuk penguatan kebudayaan, tata ruang, kelembagaan pemerintahan, hingga program strategis seperti penurunan kemiskinan, pemberdayaan UMKM, pariwisata, ekonomi kreatif, dan pengurangan kesenjangan antarwilayah.
Gerindra DIY bergerak cepat merespons isu ini di mana pada 22 Agustus 2025, Fraksi Gerindra DPRD DIY bersama jajaran pengurus DPD Gerindra DIY menemui Raja Kraton Yogyakarta, Sri Sultan HB X, di Kraton Kilen untuk memohon restu sekaligus menyampaikan keresahan warga. Ketua Fraksi Gerindra DPRD DIY, Lisman Puja Kusuma, menyebut langkah itu penting untuk memperkuat legitimasi perjuangan mereka.
"Malam itu kami sowan Ngarsa Dalem untuk memohon arahan dan restu agar aspirasi masyarakat bisa kami perjuangkan di tingkat pusat," sambung Lisman.
Hal senada disampaikan Wakil Ketua DPD Gerindra DIY, RM Gustilantika Marrel Suryo Kusumo, yang menegaskan pentingnya Danais untuk menjaga kesejahteraan masyarakat.
"Masukan yang kami terima dari warga sangat banyak, termasuk penerima manfaat Danais. Kami ingin memastikan program-program seperti Lumbung Mataraman tetap berjalan optimal," tandas Marrel yang juga cucu Sultan tersebut.
Keberhasilan ini menunjukkan keseriusan Gerindra DIY menjaga stabilitas sosial dan politik di Yogyakarta. DWS memastikan, pihaknya akan terus mengawal hingga RAPBN 2026 resmi disahkan.
"Ini bukan akhir perjuangan. Kami di banggar akan terus mengawal, setelah pengambilan tingkat satu kesepakatan antara banggar dan Kementrian Keuangan yang rencananya akan dibawa dalam pengambilan keputusan tingkat dua di paripurna DPR pada Selasa (23/9/2025)," pungkasnya. (Fxh)