KRjogja.com - YOGYA - Perum BULOG Kantor Wilayah (Kanwil) Yogyakarta memastikan komitmennya melindungi petani dari anjloknya harga gabah saat panen raya. BULOG siap menyerap Gabah Kering Panen (GKP) dengan harga Rp6.500 per kilogram sepanjang musim panen gadu, September hingga Desember 2025.
Kebijakan ini menindaklanjuti instruksi Badan Pangan Nasional (Bapanas) melalui surat Nomor 257/TS.03.03/K/9/2025. Dalam surat tersebut, BULOG ditugaskan sebagai offtaker untuk menjaga stabilitas harga gabah di tingkat petani sekaligus memperkuat Cadangan Beras Pemerintah (CBP).
Pemimpin Wilayah Perum BULOG Kanwil Yogyakarta, Ninik Setyowati, menegaskan kesiapan jajarannya melayani petani yang ingin menjual hasil panennya. Seluruh gudang BULOG di DIY disiagakan untuk menampung gabah sesuai ketentuan harga pembelian pemerintah.
Baca Juga: Fahreza Sudin Punya Tugas Khusus di PSIM, Begini Ceritanya
“Sebagaimana penugasan Bapanas, kami siap menyerap GKP hasil panen petani dengan harga Rp6.500 per kilogram. Jika ada harga di bawah HPP, silakan hubungi BULOG. Kami pastikan gabah petani bisa terserap dengan harga yang pantas,” ujar Ninik, Rabu (24/9/2025).
Ia menambahkan, gabah yang dibeli akan digiling menjadi beras untuk memperkuat CBP dan selanjutnya disalurkan kembali ke masyarakat. BULOG berharap petani menjual gabah dengan kualitas baik dan sudah layak panen, sehingga beras yang dihasilkan tetap terjaga mutunya.
Menurut Ninik, langkah ini merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam melindungi petani. Dengan adanya kepastian harga, petani memiliki jaminan hasil jerih payah mereka dihargai sesuai standar pemerintah.
Baca Juga: Bulan Depan Timor Leste Akan Menjadi Anggota ke-11 ASEAN
BULOG Kanwil Yogyakarta juga mengajak petani dan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) agar tidak ragu menjual hasil panennya ke BULOG. Hal ini diharapkan mampu menekan potensi kerugian akibat permainan harga di tingkat tengkulak.
Selain menjaga kesejahteraan petani, penyerapan gabah dalam negeri juga penting untuk menjamin ketersediaan pangan nasional. Dengan stok yang memadai, pemerintah lebih siap menghadapi tantangan iklim maupun dinamika ekonomi global yang berpengaruh terhadap ketahanan pangan. (Ira)