Krjogja.com, YOGYA — Kementerian Haji dan Umrah RI dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan keseriusan penuh dalam menyambut status barunya sebagai Embarkasi/Debarkasi Haji. Upaya itu diwujudkan dengan Rapat Koordinasi Persiapan, pada Jumat (7/11/2025) di Asrama Haji Yogyakarta dengan mengundang seluruh perangkat pemangku kebijakan.
Hadir Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenhaj RI Puji Raharjo didampingi Direktur Layanan Haji Dalam Negeri Abdul Haris dan jajaran, Kakanwil Kemenag DIY Ahmad Bahiej didampingi Kabid PHU Jauhar Mustofa dan jajaran. Juga Asisten Sekretariat Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat DIY Aria Nugrahadi, Kepala Biro Kesra Setda Provinsi Jawa Tengah Yusuf, dan Kabid PHU Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Tengah Fitriyanto.
Dirbina Puji Raharjo menjelaskan alasan di balik penetapan Embarkasi Yogyakarta. "Kami harus mencari embarkasi baru untuk memecahkan beban embarkasi dan memudahkan jemaah," ungkap Puji, menyebut upaya serupa juga dilakukan di Bandara Dhoho, Kediri, Jawa Timur.
Puji Raharjo menggarisbawahi keistimewaan Embarkasi Yogyakarta, yakni sebagai model baru Embarkasi pertama di Indonesia yang berbasis hotel karena belum punya Asrama Haji representatif di dekat Bandara
"Kalau mau membangun (asrama haji), harus sekelas dengan Hotel Novotel dan Ibis. Dan pemanfaatan Asrama Haji selama 10 bulan (di luar musim haji) bisa untuk menutup operasional 2 bulan saat musim haji," jelasnya.
Ia menegaskan, tugas utama seluruh stakeholder saat ini adalah memastikan Keputusan Menteri Haji dan Umrah tentang Embarkasi/Debarkasi harus dieksekusi dengan baik untuk menghasilkan layanan terbaik.
"Kalau penyelenggaraan 1447H/2026M tanpa minus, Embarkasi Yogyakarta akan menjadi model baru Embarkasi tanpa Asrama Haji. Jogja bisa menjadi uswah hasanah," harapnya.
Terkait Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih), Puji Raharjo mencatat adanya tren penurunan dalam 3 tahun terakhir. “Alhamdulillah rata-rata turun Rp2 juta, meskipun kurs dollar AS sedang tinggi,” ujarnya. Ia menjelaskan, penurunan biaya ini dicapai melalui efisiensi maskapai dan BBM, tanpa mengabaikan kualitas layanan.
"Yogyakarta bisa lebih murah lagi ketika tahun depan menggunakan pesawat 777. Kapasitas angkut lebih banyak maka bisa lebih murah," jelasnya lagi.
Sementara Kakanwil Kemenag DIY Ahmad Bahiej menyampaikan rasa syukur atas kepercayaan yang diberikan Kemenhaji RI. “Kesempatan memiliki embarkasi haji istimewa ini adalah berkat dukungan penuh Kementerian Haji dan Umrah dan Gubernur DIY beserta jajaran, serta Pemda Jawa Tengah,” tegasnya.
“Di samping euforia ini, tentu harus ada persiapan matang. Kami keluarga besar Kanwil Kemenag DIY akan terus berkomitmen turut menyukseskan penyelenggaraan haji," imbuhnya.
Di sisi lain, Kabiro Kesra Provinsi Jawa Tengah, Yusuf, mewakili Sekretaris Daerah (Sekda) Jateng, menyatakan dukungan penuh. Ia menyebutkan, Embarkasi Yogyakarta pada 2026 direncanakan akan memberangkatkan 12 kabupaten/kota, yang terdiri dari 5 kabupaten/kota dari DIY dan 7 kabupaten/kota dari Jawa Tengah.
"Kita ingin menyejahterakan jamaah haji. Jateng mendukung penuh agar jamaah harus disejahterakan mulai penginapan dan berbagai sarana prasarana lainnya,” ujarnya,
Dihubungi di sela kegiatan, Kabid Jauhar Mustofa menjelaskan Rakor ini menindaklanjuti Surat Kementerian Haji dan Umrah RI Nomor: SD- 133/DN/2025 tentang Koordinasi Persiapan Embarkasi/Debarkasi Haji Yogyakarta. Ia menyebut kegiatan ini menjadi langkah awal memastikan seluruh elemen siap.
“Hal ini mengingat Embarkasi Yogyakarta disebut sebagai Embarkasi pertama di Indonesia yang tidak memiliki Asrama Haji,” ujar Jauhar.
Rakor dilanjutkan dengan koordinasi teknis persiapan Embarkasi yang dipimpin Direktur Layanan Haji Dalam Negeri Kemenhaj RI Abdul Haris. (Fie)