Krjogja.com - YOGYA - Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Melchias Markus Mekeng, bertemu dengan Gubernur DIY Sri Sultan HB X di Kraton Kilen, Kamis (13/11/2025) malam. Melchias membahas wacana penerapan obligasi daerah sebagai alternatif pembiayaan pembangunan.
Usai pertemuan, Melchias menyampaikan bahwa isu mengenai obligasi daerah sebenarnya sudah lama muncul, namun hingga kini belum terealisasi secara konkret. Karena itu, Fraksi Golkar MPR RI berupaya mendorong lahirnya kebijakan ini melalui serangkaian Sarasehan Nasional Obligasi Daerah yang akan digelar di berbagai daerah, termasuk Yogyakarta.
"Beliau (Sultan) menyampaikan, kalau tidak ada halangan, akan hadir pada tanggal 24 November dalam Sarasehan Nasional di Hotel Sahid. Kami memilih Yogyakarta karena kegiatan diadakan di sini, dan Sri Sultan sebagai kepala daerah tentu memiliki pengalaman panjang dalam mencari sumber pembiayaan pembangunan," ungkapnya pada wartawan usai pertemuan.
Baca Juga: Cegah Longsor Susulan, Talud Jalan Tridadi-Pucungroto Dibangun
Melchias menjelaskan, konsep obligasi daerah telah berhasil diterapkan di sejumlah negara, termasuk Tiongkok, yang kini menjadi salah satu contoh sukses dalam percepatan pembangunan ekonomi melalui instrumen keuangan daerah. "Ini menjadi salah satu alternatif investasi masyarakat. Bisa memilih, apakah ke deposito, beli saham, beli ORI, atau membeli obligasi daerah untuk ikut membangun kampung halamannya," paparnya.
Rangkaian sarasehan akan digelar di enam wilayah, dimulai dari Sulawesi Utara, Yogyakarta, NTT, Papua, Kalimantan, hingga Sumatera, dan akan ditutup di Jakarta. Setiap kegiatan akan melibatkan para gubernur, bupati, DPRD, Kadin, HIPMI, hingga akademisi.
"Kami ingin para pemangku kepentingan memahami bahwa kita membutuhkan instrumen baru untuk membangun daerah," sambung Melchias.
Baca Juga: Bumkalma Godean Sido Makmur Kucurkan Bantuan Sosial
Menurut Melchias, Sultan memberikan pesan khusus agar wacana obligasi daerah diseriusi. "Beliau berpesan supaya ini tidak berhenti di wacana saja. Tahun 1999 kami pernah bahas ini di MPR, tapi tak berlanjut. Sekarang harus lebih serius sampai keluar Naskah Akademis," jelasnya.
Melchias menegaskan, MPR akan menyerahkan naskah akademis kepada DPR untuk ditindaklanjuti menjadi rancangan undang-undang. "Obligasi daerah digunakan untuk membangun sesuatu yang bermanfaat bagi rakyat. Tapi karena ini surat utang, maka harus ada sumber penerimaan yang jelas. Daerah harus berbenah dari sisi keuangan," katanya.
Ia menilai, Yogyakarta layak menjadi contoh karena tata kelola pemerintahannya yang baik dan keuangan daerah yang dinilai sehat. "Jogja bisa menjadi contoh bagi daerah lain. Ini bukan kebijakan baru, tapi semangat baru agar pembukuan keuangan daerah lebih transparan dan sesuai asas pasar modal," ujarnya.
Baca Juga: Lahirkan Santri Berilmu dan Berakhlak, Pesantren jadi Pilar Ketahanan dan Kebangkitan Bangsa
Lebih jauh, ia menjelaskan, penerapan obligasi daerah dapat berdampak luas bagi perekonomian. "Kalau ada proyek besar dibangun, otomatis membuka lapangan kerja dan meningkatkan daya beli masyarakat. Itu berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan percepatan pembangunan," pungkas Melchias.
Pertemuan tertutup di Kraton berjalan sekitar dua jam, sejak 19.30 hingga 21.30 WIB. Setelah mengobrol, Sultan mengajak tamunya untuk makan bersama dengan putrinya GKR Bendara juga GKR Hemas. (Fxh)