Krjogja.com - YOGYA - Upaya memperkuat tata kelola koperasi dan UKM di Daerah Istimewa Yogyakarta terus digencarkan melalui forum diskusi publik.
Salah satunya lewat Talkshow Pojok Sibakul bertema “Penguatan Instrumen Pengawasan Koperasi” berdurasi 60 menit dan dijadwalkan tayang di YouTube Kedaulatan Rakyat TV pada Kamis (27/11) pukul 19.00 WIB.
Isu penguatan pengawasan koperasi mengemuka seiring maraknya kasus penyalahgunaan dana, lemahnya tata kelola, hingga rendahnya transparansi di sejumlah koperasi.
Kondisi ini tidak hanya merugikan anggota, tetapi juga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga koperasi sebagai sokoguru perekonomian rakyat.
Melalui talkshow ini, berbagai pihak lintas sektor dihadirkan untuk membahas solusi konkret memperkuat sistem pengawasan koperasi dan UKM di DIY.
Talkshow Pojok Sibakul menghadirkan tiga narasumber kompeten, yaitu: Arif Kurniawan, S.Ag., M.H – Anggota Komisi A DPRD DIY, Ir. Setyo Hastuti, MP selaku Kepala Bidang Koperasi, Dinas Koperasi dan UKM DIY, Yoseph F. Semana sebagai Ketua Pusat Koperasi Puskodit Jatra Miguna. Diskusi dipandu oleh Indria Sastrotomo sebagai host.
Dari sisi legislatif, Komisi A DPRD DIY membahas urgensi penguatan instrumen pengawasan, termasuk: pentingnya regulasi yang lebih ketat dan adaptif, penguatan sistem kontrol dan akuntabilitas koperasi, pelibatan masyarakat dalam pengawasan public, sinergi lintas stakeholder dalam edukasi koperasi sehat.
Sementara dari Dinas Koperasi dan UKM DIY, paparan akan berfokus pada, sistem pengawasan koperasi yang saat ini diterapkan, tantangan dalam pembinaan dan penindakan, strategi mendorong transparansi dan akuntabilitas, rencana digitalisasi pelaporan dan penguatan peran auditor koperasi,
Adapun dari sisi praktisi koperasi, Yoseph F. Semana akan menyoroti mekanisme pengawasan internal koperasi, regulasi internal untuk mencegah penyimpangan, strategi menjaga kepatuhan anggota, kolaborasi dengan stakeholder eksternal, imbauan agar masyarakat lebih selektif dalam memilih koperasi
Talkshow ini diharapkan menjadi ruang strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, legislatif, dan praktisi dalam membangun koperasi yang lebih profesional, transparan, dan berintegritas.
Penguatan instrumen pengawasan koperasi tidak hanya penting untuk mencegah penyimpangan, tetapi juga menjadi fondasi utama dalam memperkuat keberlanjutan koperasi dan UKM sebagai pilar ekonomi kerakyatan di DIY. (*)