JAKARTA, KRJOGJA.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengatakan sistem zonasi merupakan penataan reformasi sekolah mulai dari TK sampai SMA.
"Sistem zonasi merupakan landasan pokok penataan reformasi sekolah secara keseluruhan mulai dari Taman Kanak-kanak (TK) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA)," ujar Muhadjir Effendy dalam acara buka bersama Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) di Jakarta, Rabu (23/05/2018).
Melalui sistem zonasi tersebut, kata Mendikbud bisa diperkirakan berapa lulusan untuk masing-masing jenjang pendidikan. Misalnya untuk jenjang SMP di daerah itu yang lulus sebanyak 300 siswa, namun yang masuk ke SMA itu hanya 200 siswa.
"Nah, sekolah bisa mencari kemana 100 siswa lainnya. Jadi nanti sekolah memiliki inisiatif untuk mencari siswa yang tidak sekolah, sehingga wajib belajar 12 tahun bisa dimanfaatkan," tambah Muhadjir.
Menurut Mendikbud nanti sekolah memiliki inisiatif untuk mencari siswa yang tidak sekolah sehingga wajib belajar 12 tahun bisa dimanfaatkan. Dengan adanya sistem zonasi tersebut, afirmasi yang diberikan adalah dari sekolah maju membina sekolah yang belum maju. Dengan sistem itu pula, ke depan tidak ada lagi sekolah favorit.
Mendikbud menjelaskan Sekolah swasta juga didorong untuk memiliki kualitas yang lebih bagus dari sekolah negeri. Dengan demikian, jika masyarakat tidak puas dengan pelayanan di sekolah negeri maka dapat mencari alternatif di sekolah swasta.
"Misalnya di sekolah publik, pelajaran agamanya kurang maka masyarakat bisa menyekolahkan anaknya di sekolah swasta yang berbasiskan agama. Begitu juga jika anaknya berbakat seni, masyarakat bisa menyekolahkan anak ke sekolah swasta yang bagus pelajaran seninya," papar dia.
