YOGYA, KRJOGJA.com - Ketegasan Menristekdikti Prof M Nasit dan Rektor UGM Prof Panut Mulyono yang meminta dosen perguruan tinggi terafiliasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) keluar dari ormas tersebut disikapi berbeda oleh Rochmat Wahab. Mantan Ketua Forum Rektor Indonesia dan Ketua PWNU tersebut, di satu sisi memang sepakat dengan pemerintah dalam pembubaran HTI dan upaya pemerintah mempertegas Pancasila sebagai ideologi bangsa.
"Namun di sisi yang lain, pendekatannya (untuk melakukan deradikalisasi dan meneguhkan Pancasila) harus diupayakan persuasif. Semua pihak selayaknya tidak persekusi dosen sebagai anggota HTI," ungkap Rochmat dalam sambungan telpon kepada KRjogja.com, Minggu (23/7/2017) malam.
Yang dimaksud Rochmat dengan persekusi, ialah kondisi deradikalisasi HTI yang menurutnya kini langsung dituduhkan begitu saja pada pihak pihak tertentu. Beredarnya daftar anggota HTI di media massa maupun media sosial yang menyebut beberapa nama dosen perguruan tinggi, juga dapat menjadi preseden yang kurang bijak jika tidak disertai dengan konfirmasi kepada pihak yang disebut.
Terlebih lagi, jika belum adanya konfirmasi tersebut diikuti dengan pemberian dua pilihan bagi nama-nama yang disebutkan tersebut untuk mundur dari HTI atau keluar dari institusi terkait. Padahal, kondisi kebenaran keterlibatan nama-nama tersebut masih simpang siur dan belum terbukti sepenuhnya.
Sehingga menjadi penting bagi semua pihak, baik masyarakat dan pemerintah, agar mengupayakan pembubaran HTI hingga ke akarnya secara persuasif dan humanis. Alih-alih menghakimi yang dapat berakibat pada resistensi para pihak tertentu.
"Bahwa antara ada dua pilihan, berhenti dari itu (HTI) atau berhenti dari perguran tinggi, itu terlalu kencang. Kesannya fatal sekali. Ya saya kira supaya rasa keadlilan itu terjaga, pesan pancasila itu salah satunya kan keadilan. Jadi kita (selayaknya) lakukan konfirmasi dan jangan sampai kok rasanya buru buru. Sebagai bukti bahwa yang paling penting bagaimana kita berpancasila in action," pungkas Rochmat. (MG-21)
Baca: Rektor UGM Beri Dua Pilihan Bagi Pegawainya yang Jadi Anggota HTI
         Pemerintah Rumuskan Pembelajaran Pancasila Gaya Baru
