Krjogja.com - Jakarta - Data valid mengenai orang yang belum punya rumah pertama atau backlog tengah jadi persoalan yang jadi sorotan pemerintah. Mengingat, data terakhir per 2021 mencatat ada 12,7 juta unit rumah backlog
Guna memetakan data backlog tersebut, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) turut ambil bagian. Salah satunya dengan menggandeng Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR dan Pemerintah Daerah.
Baca Juga: Arsjad Rasjid Puji NU, Tantangan bagi Nahdliyin
Langkah kerja sama itu, diharapkan mampu memetakan lokasi-lokasi backlog rumah di Indonesia. Dengan menggandeng Pemda, bisa dibilang akan ada penguatan data.
"Kami kerja sama dengan DJPI bantu pemda untuk me-mapping backlog nanti pernan pemda sediakan dana dan akan bisa secara sistematis membuat roadmap backlog per provinsi atau pemkot," ujar dia.
Tak Tergantung APBN
Dana ini, kata dia, diarahkan untuk menyediakan rumah. Harapannya, lewat skala pemerintah daerah, angka backlog bisa cepat berkurang. Tapi, Adi menegaskan kalau hal ini tak melulu bergantung pada dana APBN, perlu juga ada sumber lainnya.
Baca Juga: Kejari Sukoharjo Limpahkan Berkas Kasus Mutilasi ke Pengadilan Negeri
"Kalau dananya kurang, kan di daerah ada BUMN, BUMD, dengan pendekatan itu semoga bisa ciptakan equilibrium tadi," kata dia. (*)
