Krjogja.com - Jakarta - Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada triwulan I tahun 2024 sebesar 403,9 miliar dolar AS, atau turun dibandingkan dengan posisi ULN pada triwulan IV 2023 yang sebesar 408,5 miliar dolar AS. Penurunan posisi ULN ini bersumber dari ULN sektor publik maupun swasta.
“Dengan perkembangan tersebut, ULN Indonesia secara tahunan mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,02 persen year on year (yoy), setelah tumbuh 3,0 persen (yoy) pada triwulan sebelumnya,” kata Asisten Gubernur Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Erwin Haryono, di Jakarta, Rabu (15/5).
Baca Juga: Petani Kuden Gelar Wiwitan Wujud Rasa Syukur Hasil Pengen Meningkat
Dikatakan, ULN pemerintah mencatat penurunan. Posisi ULN pemerintah pada triwulan I tahun 2024 tercatat sebesar 192,2 miliar dolar AS, turun dibandingkan dengan posisi triwulan sebelumnya sebesar 196,6 miliar dolar AS. Secara tahunan, ULN pemerintah terkontraksi sebesar 0,9 persen (yoy), setelah tumbuh 5,4 persen (yoy) pada triwulan sebelumnya.
Penurunan posisi ULN pemerintah terutama dipengaruhi oleh perpindahan penempatan dana investor nonresiden pada Surat Berharga Negara (SBN) domestik ke instrumen investasi lain seiring dengan peningkatan ketidakpastian pasar keuangan global.
Baca Juga: Bank Muamalat Genjot Pembiayaan Hijau
Pemerintah berkomitmen tetap menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara fleksibel dan oportunistik dalam aspek timing, tenor, currency, dan instrumen untuk mendapatkan pembiayaan yang paling efisien dan optimal.
Sebagai salah satu komponen dalam instrumen pembiayaan APBN, pemanfaatan ULN terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan sektor produktif serta belanja prioritas pemerintah yang utamanya mencakup sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (21,1 persen dari total ULN pemerintah); Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (18,3 persen); Jasa Pendidikan (16,9 persen); Konstruksi (13,7 persen); serta Jasa Keuangan dan Asuransi (9,6 persen).
Baca Juga: Percepat Konektivitas di Wilayah Indonesia dan Australia, Telin dan BW Digital Jalin Kolaborasi
“Posisi ULN pemerintah relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,98 persen dari total ULN pemerintah,” ujarnya.
Sementara untuk ULN swasta pada triwulan I 2024 tercatat sebesar 197,0 miliar dolar AS, lebih rendah dibandingkan dengan posisi triwulan sebelumnya sebesar 198,4 miliar dolar AS. Secara tahunan, ULN swasta mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 1,8 persen (yoy), lebih dalam dibandingkan kontraksi pada triwulan lalu sebesar 1,2 persen (yoy).
Kontraksi pertumbuhan ULN tersebut bersumber dari perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) dan lembaga keuangan (financial corporations) yang masing-masing mengalami kontraksi sebesar 1,8 persen (yoy) dan 1,6 persen (yoy). Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari Sektor Industri Pengolahan; Jasa Keuangan dan Asuransi; Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas, dan Udara Dingin; serta Pertambangan dan Penggalian, dengan pangsa mencapai 78,3 persen dari total ULN swasta. ULN swasta juga tetap didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,1 persen terhadap total ULN swasta.
Dikatakan, struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Hal ini tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang turun menjadi 29,3 persen dari 29,8 persen pada triwulan sebelumnya, serta didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 86,8 persen persen dari total ULN.
“Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Peran ULN juga akan terus dioptimalkan dalam menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan, dengan meminimalisasi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian,” ujarnya. (Lmg)
