KRTJogja.com - YOGYA - PT Bank BPD DIY berkomitmen mendukung sepenuhnya integrasi ekonomi keuangan digital dan digitalisasi layanan pemerintah daerah. Berkat komitmen dan dukungannya tersebut, Bank BPD DIY dipercaya Pemerintah Pusat melalui Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menjadi salah satu dari 8 BPD dan 16 Pemda secara nasional sebagai piloting project atau pioneer implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Republik Indonesia (SIPD RI). Uji coba implementasi SIPD RI tersebut untuk proses pencairan dana belanja pemerintah daerah.
Go Live atau uji coba implementasi program SIPD RI di DIY dilakukan oleh 3 OPD Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemda DIY dan seluruh OPD yang berjumlah 65 OPD di lingkungan Pemkab untuk belanja LS pembayaran gaji ASN/ Pegawai pada Sabtu (01/02 ) pagi. Adapun 8 BPD terpilih tersebut telah memenuhi Standar Nasional Open Application Programming Interfaces (API) Pembayaran atau SNAP Bank Indonesia (BI). Program SIPD RI ini pun sejalan dengan arahan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) 2024 terkait penguatan ekosistem digital pemerintah daerah pada BPD.
Baca Juga: Peluncuran Ekosistem Digital Bank BPD DIY di SMAN 2 Bantul
Direktur Utama (Dirut) Bank BPD DIY Santoso Rohmad mengaku Bank BPD DIY dituntut melakukan inovasi dengan memberikan kemudahan kepada nasabah terhadap produk dan jasa perbankan melalui transaksi keuangan di era kemajuan teknologi dan persaingan perbankan yang ketat. Untuk itu, Bank BPD DIY merasa bangga atas kepercayaan Pemerintah Pusat menunjuk Bank BPD DIY sebagai salah satu dari 8 BPD yang menjadi piloting project penerapan SIPD RI tersebut di DIY, dalam hal ini dilaksanakan Pemda DIY dan Pemkab Bantul.
" Suatu kebanggaan , DIY ditunjuk sebagai pilot project program SIPD DIY melalui Bank BPD DIY. Sistem lama masih manual masuk rekeningnya meskipun menggunakan Surat Perintah Pencairan Dana atau SP2D, sedangkan sistem yang baru sudah terintegrasi secara online sehingga lebih lancar. Alhamdulillah saya monitor uji coba implementasi SIPD RI di kedua wilayah tersebut berjalan lancar. Apabila ada kekurangan kita pun tetap melakukan evaluasi dan perbaikan setelahnya akan dikloning di Pemkot dan Pemkab lainnya se - DIY," tuturnya, Senin (04/02).
Santoso menyatakan program SIPD RI merupakan program Kemendagri dalam rangka menunjang digitalisasi keuangan pemerintah daerah. Seperti disampaikan sebelum, Bank BPD DIY sangat mendukung program digitalisasi keuangan pemerintah daerah. Pihak Kemendagri juga bisa lebih mudah melakukan monitoring, efisien, cepat dan akuntabel dalam melakukan transfer gaji ASN.maupun Pegawai. Selanjutnya implementasi SIPD RI secara online akan dilaksanakan di semua Pemerintah Daerah se DIY kedepannya.
Baca Juga: Kata Bupati Sleman Terpilih Tentang PSS dan Stadion Maguwoharjo : Segera Selesai Men Ra Kalah Terus
" Ujicoba di DIY diketahui Kemendagri karena menjadi yang pertama. Apalagi dari delapan BPD yang menjadi piloting yang pertama kalinya melakukan ujicoba SIPD RI dan sudah terintegrasi sampai dengan sistem pembayarannya adalah Bank BPD DIY. Maksud terintegrasi tersebut Pemda bisa secara mandiri melakukan proses belanja daerah khususnya penggajian pegawai. Harapannya semua akan lebih mudah dilaksanakan sehingga efisien dan efektif segala sesuatunya berbasis digital," tandas Santoso.
Bank BPD DIY ingin memberikan layanan prima yang cepat, aman dan nyaman berbasis digital. Sehingga ada efektivitas waktu dan bekerja secara cepat.guna mewujudkan pelayanan yang cepat, efektif dan efisien. Dengan demikian ASN/Pegawai mendapatkan gaji tepat waktu sesuai dengan ketentuan. "Insyaallah, gaji bisa diterima tepat waktu sehingga Pemda lebih terjamin keamanan dan kenyamanan terkait pencairan belanja pemerintah," imbuh Santoso.
Sebelumnya, Santoso mengungkapkan Bank BPD DIY telah melakukan Bimtek implementasi SIPD RI tersebut dengan seluruh Pemkab/Pemkot serta Pemda DIY, namun yang dipilih menjadi pilot project baru Pemda DIY dan Pemkab Bantul hasil rapat koordinasi stranas PK, BI dan Pusdatin Kemendagri beberapa waktu lalu, Jika uji coba implementasi SIPD RI di DIY ini berhasil maka Bank BPD DIY siap mengimplementasikan di semua Pemerintah Daerah se DIY kedepannya. Selanjutnya peluncuran atau Launching Go Live SIPD RI online akan dilaksanakan di Jakarta pada 17 Februari 2025 nantinya.
" Kami menyambut baik implementasi SIPD RI online yang telah mulai diterapkan Pemda DIY dan Pemkab Bantul. Ini merupakan langkah maju dalam penguatan ekosistem digital pemerintah daerah. BI sangat mendukung penuh upaya ini, khususnya dalam penguatan infrastruktur digital dan interoperabilitas sistem pembayaran sesuai SNAP BI. Untuk itu, kami siap bersinergi dalam memastikan keberlanjutan dan optimalisasi implementasi SIPD RI online di seluruh DIY ke depan. Semoga peluncuran SIPD RI nasional berjalan lancar dan membawa manfaat yang lebih luas bagi tata kelola keuangan daerah di Indonesia," papar Kepala Perwakilan BI DIY Ibrahim
Menurut Ibrahim, keberhasilan ini tidak hanya mencerminkan kesiapan Pemda dan Bank BPD DIY dalam mendukung transparansi dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah, tetapi juga menjadi role model bagi BPD lain di Indonesia. Dengan implementasi ini, diharapkan belanja pemerintah daerah semakin akuntabel, cepat, dan efisien yang pada akhirnya akan memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah.
Menanggapi uji coba implementasi SIPD RI tersebut, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKA) DIY, Wiyos Santoso mengatakan Pemda DIY mendukung uji coba program percepatan transaksi elektronik melalui Bank BPD DIY khususnya terkait transaksi SP2D online. Uji coba penerapan SIPD RI yang dilakukan Bank BPD DIY baru dilakukan untuk tiga OPD di lingkungan Pemda DIY dengan jumlah total 314 rekening yaitu BPKA sebanyak 209 rekening, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Dispertaru) serta Dimas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk ( DP3AP2) sebanyak 58 rekening.
" Program ini lebih mudah dan cepat sehingga kita tidak perlu bertransaksi dengan teller langsung karena sudah sistem yang mengerjakan. Kemudian lebih paperless karena tidak perlu cetak dokumen lagi. Namun tetap dibutuhkan ketelitian dalam memasukkan data. Harapannya semakin banyak transaksi elektronik semakin baik pula layanan kita kepada masyarakat. Khususnya untuk pembayaran gaji, kita ada 12 ribu pegawai sehingga jika berhasil pada Februari ini maka akan kita gunakan seterusnya,," ungkap Wiyos
