Krjogja.com - YOGYA - Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto, menyampaikan keprihatinan atas terpangkasnya program Sinau Bhinneka Tunggal Ika pada APBD DIY 2026 akibat penyesuaian fiskal dari pemerintah pusat.
Program yang selama ini menjadi ruang edukasi publik mengenai pentingnya menjaga keberagaman itu sebelumnya direncanakan mendapatkan anggaran sekitar Rp2 miliar, namun kini terancam tidak dapat berjalan optimal.
Eko menegaskan, Sinau Bhinneka Tunggal Ika diharapkan berdampak nyata dalam memperkuat kesadaran masyarakat tentang pentingnya hidup dalam kemajemukan. Melalui program ini, masyarakat diajak memahami nilai saling menghormati antarsuku, agama, dan budaya, sehingga potensi gesekan sosial dapat ditekan.
Baca Juga: APBD DIY 2026 Menciut akibat Pemotongan, Eko Suwanto Ingatkan Dampak pada Serapan Tenaga Kerja
“Program ini bukan hanya sosialisasi, tetapi bentuk nyata investasi sosial untuk mempertahankan harmoni di Yogyakarta,” ujar Eko, Selasa (9/12/2025).
Ia juga menyoroti pentingnya menjaga kualitas demokrasi di daerah, terutama di tengah tantangan intoleransi dan polarisasi. Dalam konteks itu, saat ini Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2024 menempatkan DIY sebagai yang tertinggi secara nasional dengan skor 89,25.
Capaian itu, menurutnya, salah satunya ditopang oleh kuatnya penerapan keberagaman dan kultur toleransi di masyarakat. Karena itu, program-program penguatan kebangsaan tidak boleh dilemahkan.
Meski program Sinau Bhinneka Tunggal Ika terpangkas, Eko memastikan bahwa Sinau Pancasila masih dapat berlanjut pada 2026. Program ini tetap menjadi sarana penting bagi masyarakat untuk memahami nilai-nilai dasar Pancasila, terutama terkait penghormatan terhadap perbedaan, solidaritas sosial, dan sikap gotong royong. Ia menilai kelanjutan Sinau Pancasila akan membantu mempertahankan fondasi karakter kebangsaan di DIY.
Komisi A, kata Eko, akan tetap memperjuangkan keberlanjutan dua program tersebut dalam pembahasan anggaran daerah. Menurutnya, edukasi kebangsaan adalah kebutuhan strategis yang tidak boleh terpinggirkan meski kondisi fiskal sedang ketat. “Nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika harus terus dipelajari dan dipraktikkan agar masyarakat tidak mudah terpengaruh isu yang memecah belah.(*)
