Krjogja.com - YOGYA - Kekhawatiran terhadap turunnya serapan lapangan kerja di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mencuat setelah pemangkasan anggaran sebesar Rp753 miliar, sehingga APBD DIY 2026 yang sudah disahkan DPRD DIY besarannya berkurang dari harapan.
Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto, menyebut pemotongan anggaran tersebut hampir pasti membawa dampak buruk bagi upaya penciptaan lapangan kerja dan penguatan ekonomi rakyat. Menurutnya, APBD memiliki peran vital sebagai daya ungkit perekonomian lokal, sehingga pemangkasan dalam jumlah besar akan langsung dirasakan masyarakat.
Eko menilai kebijakan pengurangan dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat membuat fiskal DIY semakin tertekan. Padahal, dana tersebut merupakan instrumen penting untuk menjalankan program kerakyatan dan membuka lapangan kerja baru. “Alokasi dana APBD itu salah satu penggerak utama ekonomi daerah. Ketika dipangkas, otomatis kemampuan daerah menciptakan lapangan kerja ikut berkurang,” ujar Eko Suwanto, Senin (1/12/2025).
Baca Juga: Eko Suwanto: Semangat Sumpah Pemuda Harus Dihidupkan Melalui Aksi Kreatif Kaum Muda
Dalam konteks ini, pemotongan Rp753 miliar dinilai berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi dan menyempitkan kesempatan kerja bagi warga DIY.
Padahal pihaknya dan Pemda DIY punya keinginan terjadinya penurunan jumlah pengangguran. Namun ternyata anggaran yang membawa dampak pertumbuhan ekonomi justru terpangkas.
Dari laporan Badan Pusat Statistik (BPS) 2025, dari survey di bulan Agustus menyebutkan bahwa tingkat pengangguran di DIY sebesar 3,46 persen. Dari 5 kabupaten dan kota, tingkat pengangguran tertinggi di Kota Yogyakarta, yakni sebesar 5,72 persen.
Dari APBD DIY 2026 yang disetujui DPRD DIY, pendapatan daerah 2026 diproyeksikan mencapai Rp5,07 triliun. Pendapatan tersebut terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp1,82 triliun, pendapatan transfer sekitar Rp3,24 triliun, dan lain-lain pendapatan yang sah sekitar Rp7,8 miliar.
Belanja daerah 2026 dirancang mencapai Rp5,43 triliun, yang meliputi belanja operasional sebesar Rp3,54 triliun, belanja modal sekitar Rp783 miliar, belanja tidak terduga Rp15 miliar, serta belanja transfer sekitar Rp1,08 triliun. Dengan struktur tersebut, APBD DIY 2026 menetapkan defisit Rp356 miliar yang akan ditutup melalui pembiayaan netto dengan nilai serupa. (*)
