KRjogja.com - JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa pemerintah sedang membahas langkah konkret terkait pembiayaan proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh, termasuk mekanisme tanggung jawab atas utang proyek tersebut.
“Kita sedang bahas nanti tentu akan bicarakan secara teknis antar kementerian dan juga dengan solusi dengan Danantara,” kata Airlangga di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (5/11/2025).
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto buka suara soal kegaduhan terkait utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung alias Whoosh. Usai mempelajari itu, RI 1 mengaku tidak menemui masalah berarti soal utang Whoosh.
Baca Juga: Kasus Penipuan Penerimaan Akpol, Tersangka Mengaku Adik Kapolri
"Enggak usah khawatir apa itu ribut-ribut Whoosh. Saya sudah pelajari masalahnya, tidak ada masalah," tegas Prabowo dalam acara peresmian Stasiun Tanah Abang Baru di Jakarta, Selasa (4/11/2025).
"Saya tanggung jawab nanti Whoosh itu semuanya. Indonesia bukan negara sembarang. Kita hitung, enggak ada masalah itu. Jadi PT KAI enggak usah khawatir, semuanya enggak usah khawatir," pintanya.
Optimisme itu dibawanya lantaran sebagai Presiden Republik Indonesia Prabowo mengklaim masalah soal Whoosh kini jadi tanggung jawab ia sepenuhnya.
Prabowo lantas membandingkan Whoosh dengan transportasi publik lain di seluruh dunia. Menurutnya, pengoperasian transportasi publik tidak menghitung untung/rugi, tapi kebermanfaatan bagi masyarakat luas.
Baca Juga: Perempuan Pasca Perceraian
"Whoosh itu, semua public transport di seluruh dunia, itu jangan dihitung untung-untung/rugi-rugi. Hitung manfaat enggak untuk rakyat. Di seluruh dunia begitu. Itu namanya public service obligation (PSO)," dia menekankan.
Pengoperasian moda transportasi publik disebutnya berasal dari uang masyarakat. Dana tersebut kemudian dialokasikan menjadi anggaran untuk pengoperasian mass public transport bersubsidi seperti KRL. Sehingga masyarakat pengguna cukup membayar 20 persen dari harga keekonomian.
"Tadi disampaikan oleh Menteri Perhubungan, semua kereta api kita, pemerintah subsidi 60 persen. Rakyat bayar 20 persen. Ya ini kehadiran negara. Dari mana uang itu? Uang itu dari rakyat, pajak, kekayaan negara," ungkap Prabowo.
Baca Juga: Kemenag Gulirkan 18 Program Perkuat Harmoni Umat Beragama
Oleh karena itu, kata Prabowo, yang terpenting adalah bagaimana mengantisipasi agar penggunaan uang rakyat tersebut tidak sampai bocor oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab.(Ati)