Krjogja.com - JAKARTA - Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia sekaligus Rektor Universitas Jenderal A. Yani, Hikmahanto Juwana, mengapresiasi upaya Kementerian Luar Negeri RI dalam menjaga kedaulatan.
"Dalam diplomasi kedaulatan yang patut dicatat adalah selesainya perundingan batas ZEE antara Indonesia dengan Vietnam," kata Hikmahanto Juwana saat diminta menanggapi Pernyataan Pers Tahunan Menlu 2023, Rabu (11/1/2023).
Salah satu tantangan dalam menyelesaikan perundingan ini, ungkap Hikmahanto, adalah gangguan dari China.
"Perundingan ini dari waktu ke waktu mendapat gangguan dari China mengingat China melakukan klaim sepihak atas sembilan garis putus yang tidak dikenal dalam United Nation Convention of Law of the Sea (UNCLOS)," ujar Hikmahanto.
"Menlu dalam konteks ini menekankan penyelesaian batas wilayah laut wajib didasarkan pada UNCLOS," imbuhnya.
Perundingan batas ZEE Indonesia-Vietnam berlangsung selama 12 tahun sebelum akhirnya diselesaikan berdasarkan UNCLOS 1982. Hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) usai menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Republik Sosialis Vietnam Nguyen Xuan Phuc di Istana Kepresidenan Bogor tahun lalu.
"Setelah melakukan perundingan intensif selama 12 tahun, Indonesia dan Vietnam akhirnya dapat menyelesaikan perundingan mengenai garis batas ZEE kedua negara berdasarkan UNCLOS 1982," jelas Presiden Jokowi pada Kamis (22/12/2022).
Dalam kesempatan yang sama, Presiden Nguyen Xuan Phuc menekankan bahwa kerja sama Vietnam dan Indonesia harus memberikan kebaikan bagi masyarakat kedua negara.
"Kita juga harus memberikan momentum untuk kerja sama Vietnam dan Indonesia bagi kebaikan masyarakat kedua negara. Sebagaimana disampaikan Presiden Jokowi, kita telah menyepakati negosiasi ZEE berdasarkan hukum internasional dan UNCLOS 1982," ujarnya.
Di sisi lain, Presiden Nguyen Xuan Phuc menyampaikan dukungan kepada Indonesia yang menjadi Ketua ASEAN tahun 2023. Ia menyatakan siap mendukung sikap ASEAN untuk Laut China Selatan yang damai dan stabil.
"Saya sepakat bahwa ASEAN harus memainkan peran sentral dan berketahanan. Saya juga mendukung sikap ASEAN terkait Laut China Selatan untuk menjamin agar Laut China Selatan menjadi lautan yang damai, stabil, dan mendorong adanya freedom of navigation atau kebebasan navigasi sesuai hukum internasional dan UNCLOS 1982," tutur Presiden Phuc.(*)
